Ketik disini

Headline Metropolis

Pansus: Jangan Ada yang “Terluka”

Bagikan

MATARAMA� – Penyelesaian lahan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika seluas 109 hektare tidak kunjung tuntas. Meski akan ada pembayaran, namun pemerintah belum bisa tenang. Sebagian warga masih belum menerima.

Terkait hal ini, Komisaris Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Lalu Gita Aryadi mengaku tidak ingin berkomentar. Sebagai komisaris dan Asisten II Pemprov NTB, ia tidak berani berkomentar terlalu banyak terkait persoalan yang sedang berjalan saat ini. “Saya no comment tentang Mandalika dulu,a�? kata Gita sambil memeriksa berkas dokumen kepemilikan lahan di kawasan Mandalika, kemarin (29/11).

Baginya, yang berhak menyampaikan permasalahan ini adalah gubernur atau wakil gubernur sebagai atasannya. Hal ini sesuai dengan kewenangan kepala daerah. Apa yang sudah dijelaskan gubernur dan wakil gubernur menurutnya sudah jelas, tidak perlu ia tambah-tambah lagi. “Sekarang sudah cooling down dan saya no comment,a�? katanya.

Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi kembali menegaskan, posisi pemerintah dalam hal ini adalah dalam rangka memberikan apresiasi kepada warga yang sebenarnya tidak memiliki alas hak menurut Undang-undang. Terutama terkait sertifikat di lahan itu. Tapi pemerintah memberikan uang sebagai bentuk penghargaan atau penghormatan kepada warga, bukan uang tali asih. Nilai per are sudah dibicarakan dengan pusat dan sudah disepakati.

Jika dilihat jumlah Rp 4,5 juta per are memang kecil, tetapi jika dikalkulasikan dengan luar are tanah yang dikuasai maka akan menjadi besar. Pemerintah dalam hal ini juga tidak gampang mengalokasikan, tetapi sebagai bentuk kesungguhan pemerintah maka dana itu dianggarkan. “Karena pemerintah memperhatikan dan mengapresiasi, maka disediakan,a�? tegasnya.

Terkait status tersangka kepada Lalu Abdul Khalik Iskandar atau Mamiq Alex dalam kasus ini, TGB menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Menurut dia, aparatlah yang lebih memahami persoalan tersebut. “Tanyakan ke penegak hukumlah,a�? katanya.

Terpisah, Sekretaris Pansus Percepatan KEK Mandalika Resort DPRD NTB Yek Agil mengatakan, pihaknya akan segera mengadakan rapat membahas masalah tersebut. Untuk saat ini, pihaknya masih fokus membahas masalah RAPBD NTB tahun 2017. Setelah itu baru mereka akan mengadakan pembahasan khusus.

Secara substansi dewan sendiri belum mengetahui keabsahan kepemilikan lahan tersebut. Warga juga pernah mendatangi dewan dan menyampaikan beberapa dokumen kepemilikan lahan. Tapi di sisi lain pemerintah sudah sangat yakin lahan itu adalah milik negara.

Terkait ada warga yang menjadi tersangka dalam kasus ini, Agil berharap selama dalam masa transisi ini, sebaiknya pemerintah dan penegak hukum melakukan pendekatan kekeluargaan terlebih dahulu. Sebab meski hanya satu orang, tetapi mereka merupakan satu paket dengan yang lain. Jangan sampai kasus ini justru membuat warga yang lain malah berbalik tidak mau dibayar tanahnya. “Kalau sudah jelas posisinya nanti di sanalah nanti bisa tegas, tapi untuk sementara jangan ada yang terlukai dululah,a�? saran politisi PKS ini. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka