Ketik disini

Selong

Polisi Dapat Rp 50 Juta, TNI Rp 40 Juta

Bagikan

SELONG – Pelaksanaan Pilkades serentak di Lombok Timur (Lotim) tinggal 15 hari lagi. Tepatnya 14 Desermber mendatang, sebanyak 53 Desa di 19 Kecamatan akan menggelar Pilkades. Saat ini semua tahapan pelaksanaan Pilkades telah dilakukan. Pihak Dinas PPKA juga mengaku telah menyalurkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades ke semua rekening panitia.

a�?Total anggaran pelaksanaan Pilkades mencapai Rp 1,564 miliar.Kemarin tinggal satu desa yang terakhir kami kirimkan,a�? kata Kasi Akutansi Bidang Anggaran Dinas PPKA Lotim saat ditemui Lombok Post.

Dengan disalurkannya anggaran untuk Pilkades, kini tahapan berikutnya tinggal pencetakan kertas surat suara dan kampanye penyampaian visi misi para calon Kades. Untuk mengawal tahapan hingga penghitungan, aparat dari keplosian dan TNI juga telah disiagakan. Baik di masing-masing sektor hingga anggota yang akan diperbantukan dari Polres Lotim.

Untuk anggaran pengamanan pelaksanaan Pilkades, pemkab Lotim telah menganggakan Rp 90 juta. Dengan rincian Rp 50 juta untuk Kepolisian dan Rp 40 juta untuk TNI.

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim mengaku siap mengawal Pilkades serntak di Lotim. Pihak KPU melalui Ketua, M Saleh menyatakan nantinya KPU akan bertugas sebagai pendamping teknis. Bagaimana mengarahkan panitia desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di masing-masing TPS.

a�?Selain mendampingi, peran KPU juga nanti untuk mengawasi kotak suara. Karena kotak suara akan disimpan di KPU. Kami sudah melakukan MOU dengan panitia untuk pengelolaan Kotak suara,a�? kata Saleh kepada Lombok Post.

Jumlah kotak suara yang akan digunakan dalam Pilkades Lotim mencapai 425 kotak surat suara. Jumlah kotak suara di masing-masing desa dikatakan berbeda-beda. a�?Karena kan ada satu desa ada yang memiliki 12 TPS. Paling sedikit TPS yang ada di desa itu ada tiga,a��a�� beber Saleh.

Ia juga menjelaskan jumlah pemilih dalam Pilkades ditentukan oleh Panitia Desa. a�?Kami cuma memberikan data pemilu terakhir. Karena ketentuannya itu DPS bersumbrer dari daftar pemilu terakhir yakni Pilpres tahun 2014 lalu,a�? tandasnya. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka