Ketik disini

Kriminal

BPKP Hitung Kerugian Negara

Bagikan

MATARAM – Kasus dugaan penyimpangan anggaran pada proyek pengadaan alat peraga pendidikan A�berbasis teknologi informasi di Kabupaten Lombok Utara (KLU), dipastikan berlanjut. Ini setelah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB menerbitkan surat A�pembentukan tim audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

a�?Minggu ini kita terbitkan surat untuk tim PKKN,a�? kata Kepala BPKP NTB Bonardo Hutauruk.

Lebih lanjut, kata Bonardo, kasus yang dilakukan audit terkait kerugian Negara, merupakan kasus yang berada di tahap penyidikan. Bila masih di penyelidikan, BPKP hanya melakukan audit investigasi.

Karena itu, ketika kasus dinaikkan pada tahap penyidikan, biasanya akan diiringi dengan penghitungan kerugian Negara. a�?Karena sudah penyidikian, berarti kita mengaudit dugaan kerugian negaranya,a�? jelas Bonardo.

Bagaimana dengan hasil audit investigasi? Mengenai hal tersebut, Bonardo mengatakan hasilnya sudah rampung. Termasuk dugaan adanya kerugian Negara. Hanya saja, ia enggan untuk membeberkan nilainya.

a�?Nanti dulu untuk hasilnya, tunggu semuanya rampung,a�? kata dia.

Diketahui, kasus dugaan korupsi alat peraga yang berasal dari APBD Provinsi NTB sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada Dikpora KLU dan dibagikan kepada 33 sekolah berupa alat peraga. Masing-masing sekolah menerima satu paket alat peraga berbasis IT yang terdiri dari lima item alat peraga.

Selain itu, alat pembelajaran sebanyak 23 item, alat penunjang sensor sebanyak lima item diterima 33 SD. Ada pula Kit Elektro Magnet sebanyak 21 item dan alat penunjang sensor sebanyak tujuh item.

Dalam perjalanannya, polisi mendapat laporan masyarakat adanya penyimpangan. Indikasi tersebut terlibat pada proses lelang yang dilakukan. Selain itu, sejumlah alat yang didistribusikan ternyata tidak memberi manfaat. Banyak guru yang tidak mampu mengoperasikannya.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimus Polda NTB sempat tersendat dalam memproses kasus ini. Sebab, hasil audit dari BPKP NTB tak kunjung turun. Kasubdit III Ditreskrimum Polda NTB AKBP Bagus Satrio Wibowo menjelaskan, atensi Koordinasi Supervisi (Korsup) bersama KPK, Kejagung dan Mabes Polri untuk mempercepat beberapa kasus korupsi yang tersendat sudah dilakukan. Namun, belum membuahkan hasil.

a�?Nanti kita lihat dulu bagaimana hasil audit dari BPKP. Baru kita cari opsi lain,a�? ungkap Bagus beberapa waktu lalu.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka