Ketik disini

Metropolis

Catat, Pulau di NTB Not For Sale!

Bagikan

MATARAM – Penemuan 100 pulau baru menunjukkan besarnya potensi alam yang dimiliki NTB. Tapi, privatisasi pulau menjadi ancaman serius ke depan. Pulau-pulau tanpa nama itu sangat rawan diperjual belikan oknum tidak bertanggungjawab. Mereka berusaha mengklaim pulau tersebut kemudian diperdagangkan ke pihak lain.

Tidak ingin hal ini terjadi, Pemprov NTB akan membentengi pulau-pulau itu dengan sertifikat. Dengan demikian, pulau menjadi lahan milik negara dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. “Kita tidak ingin pulau-pulau ini dijual oleh orang asing,a�? kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB Irnadi Kusuma.

Ia menyebutkan dengan penemuan 100 pulau baru, maka total pulau di NTB bertambah menjadi 380 pulau. Pulau-pulau ini saat ini dikategorikan eksis karena terus muncul di permukaan dan tidak timbul tenggelam oleh air laut. Banyak tersebar di wilayah selatan pantai NTB. Namun hingga kini pulau-pulau ini belum diberikan nama. Meski jaraknya jauh dan akses menuju pulau ini terbatas, namun tidak menutup kemungkinan ke depan bisa menjadi kawasan strategis.

Sehingga untuk mengantisipasi pengklaiman dan perdagangan pulau, pemerintah akan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Belajar dari kasus-kasus sebelumnya, ia tidak ingin penjualan pulau kembali terjadi.

Selain penjualan pulau, masalah lain yang juga harus dituntaskan saat ini adalah persoalan sengketa batas batas wilayah di beberapa kabupaten.

Menurutnya, sengketa ini membuat pengembangan kawasan pariwisata terhambat. Untuk itu, pemprov tengah berupaya semua konflik batas wilayah harus tuntas tahun ini. Dari tujuh sengketa, lima diantaranya sudah selesai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri, yakni untuk sengketa batas antara Kabupaten KLU dan Lombok Barat, Sumbawa dan Dompu, Lombok Timur dan Lombok Tengah, dan Kabupaten Bima dan Dompu. “Kelimanya sudah selesai, tinggal dua belum,a�? katanya.

Dua yang belum tuntas yakni sengketa wilayah Nambung antara Lobar dan Loteng, dan sengketa Pulau Kalong antara Sumbawa dan KSB. Rata-rataA� wilayah yang diperebutkan adalah wilayah yang memiliki potensi pariwisata. (ili/van/r7)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka