Ketik disini

Politika

PKPU 9/2016 Dinilai Tidak Adil

Bagikan

MATARAMA�– Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. PKPU itu dicurigai titipan kelompok tertentu.
a�?Jika melihat dari sisi keadilan, tidak ada,a�? kata Ketua Komisi I DPRD NTB H Ali Ahmad, kemarin.

Dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2016 pengajuan surat cuti hanya diberikan kepada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama. Artinya, jika kepala daerah maju mencalonkan diri maka tidak akan berisiko kehilangan jabatannya.
Sementara bagi anggota DPR, DPD, DPRD, TNI/Polri, PNS, lurah/kades, BUMN, dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) harus mengundurkan diri dari jabatannya.

a�?Kepala daerah yang gagal tidak akan kehilangan jabatannya, sementara yang lain, sudah gagal, jabatan pun hilang,a�? papar Ali.
Melihat ketidakadilan ini, menurutnya PKPU Nomor 9 Tahun 2016 sarat dengan kepentingan tertentu. Meski demikian ia serahkan anggapan tersebut pada publik. Jika benar demikian, maka bakal ada pihak-pihak yang muncul meminta keadilan.

a�?Biarkan publik yang menilai,a�? katanya.
Jika perbedaan PKPU dengan UU ini terus terjadi dan tidak ada pembenahan, akan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Yaitu, pedoman mana yang harus diikuti, apakah PKPU atau UU.
PKPU, kata dia, bukan menjadi palu terakhir keputusan. Menurutnya jika masih bisa terjadi perubahan, diharapkan isinya adil dan seimbang. Tidak menguntungkan satu pihak dan merugikan yang lain.

a�?Pukul rata semua, cuti ya cuti semua, mundur maka semua harus mundur,a�? tegasnya.
Pengamat politik dari IAIN Mataram Agus menambahkan, antara PKPU Nomor 9 Tahun 2016 dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan, tapi hanya terlihat ambigu. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan daerah lain, maka PKPU Nomor 9 tahun 2016 menerjemahkan provinsi lain.

a�?Prinsipnya tetap mundur tetapi lokasi pencalonannya di provinsi lain,a�? katanya.
Secara teknis kepemiluan penyelenggaraan pemilu tunduk pada PKPU. Maka sepanjang PKPU Nomor 9 Tahun 2016 belum diubah lagi maka tetap berlaku. Tentunya ini mengikat seluruh penyelenggara, pemilih, dan peserta pemilu.

Diakui, sulit menghindari kecurigaan publik terhadap nihilnya kepentingan politik di balik PKPU ini. Publik saat ini bertanya-tanya, jika DPRD harus mundur, demikian juga dengan TNI/Polri mengapa bupati/walikota tidak.
Tentunya, pemerintah dan KPU harus menjelaskan pada publik.

Bagi publik pemilu harus ada persaingan secara adil. Kehadiran PKPU Nomor 9 Tahun 2016 bisa mengusik harapan publik tersebut.
a�?Saya kira publik harus dijelaskan,a�? tutupnya. (ewi/r 4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka