Ketik disini

Headline Kriminal

40 SHM Ilegal Terbit di Hutan Sekaroh

Bagikan

MATARAMA�– Masalah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahan di kawasan hutan lindung Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur, mulai terbuka. Ini setelah Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakum LHK) berhasil mengidentifikasi jumlah sertifikat yang diterbitkan.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Gakum LHK Istanto mengatakan, pihaknya telah menghitung jumlah SHM yang diterbitkan di Hutan Sekaroh. Sedikitnya, terdapat 40 SHM yang masuk kawasan hutan.

a�?Sudah kita hitung, ada sekitar 40 lebih, itu pun yang baru ketahuan,a�? kata dia saat menghadiri Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tahun 2016 di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur kemarin (1/12).

Istanto mengungkapkan, hasil identifikasi pihaknya menyatakan puluhan SHM mengatasnamakan perorangan. Kemudian, SHM tersebut diperjualbelikan kepada pihak lain.

a�?Yang pasti cara penerbitannya tidak benar. Kita identifikasi satu persatu, modusnya bermacam-macam, tapi rata-rata memang setelah terbit langsung diperjualbelikan,a�? ungkapnya.

Atas temuan tersebut, pihaknya langsung merekomendasikan pembatalan SHM kepada pemerintah daerah. Alasannya tentu karena prosedur penerbitan yang tidak benar.

Lebih lanjut, pembatalan tersebut langsung dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Surat pembatalan, kata dia, bahkan sudah ditembuskan kepada Gubernur NTB dan Bupati Lombok Timur.

a�?Menteri yang langsung membatalkan, tembusan juga sudah kita kirim, termasuk kepada BPN Lombok Timur. Tapi sampai sekarang belum direspons,a�? kata dia.

Mengenai proses hukum dalam penerbitan SHM tersebut, Istanto mengaku pihaknya sempat ingin melakukan penyidikan. Namun informasi yang ia dapatkan, kasus tersebut telah ditangani Kejaksaan Negeri Selong, Lotim.

a�?Katanya sudah ditangani Kejari Selong,a�? kata dia.

Terlepas dari itu, Istanto menegaskan akan terus mengawal dan mengawasi perkembangan kasus tersebut. Pihaknya juga telah melaporkan ke Wakil Gubernur NTB.

a�?Wakil Gubernur juga sudah mendesak BPN agar mencabut sertifikat yang masuk dalam kawasan (hutan),a�? ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan, pemprov telah mementuk tim untuk menangani masalah penerbitan SHM di Hutan Sekaroh. a�?Hasil penyelidikan tim juga menyatakan sertifikat diterbitkan tidak sesuai prosedur,a�? kata dia.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Amin mengaku hasilnya telah diserahkan ke BPN NTB. Tujuannya, BPN bisa segera mencabut SHM yang melanggar aturan.

a�?Konsekuensinya seperti itu, kalau tidak sesuai prosedur ya dicabut,a�? tegasnya.(dit/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys