Ketik disini

Headline Politika

DPD Minta Dukungan Akademisi

Bagikan

MATARA M -Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggandeng Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) untuk menguatkan dirinya. Karena, berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD,A� kelembagaan DPD kurang kuat. Untuk itu, DPD bersama akademisi FH Unram membahas aturan tersebut untuk diajukan ke DPR. Pembahasan ini dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di aula FH Unram, kemarin (12/11).

Guru Besar FH Unram Prof Galang Asmara mengatakan, tujuan diadakannya FGD ini untuk mencari solusi terhadap masih lemahnya posisi DPD dalam legislatif.

Pada pasal 224 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, DPD tidak berwenang untuk menetapkan Perda maupun undang-undang. Lembaga itu, hanya memiliki tugas mengusulkan dan membahas. “Ini kelemahan DPD dalam konstitusi,a�? ungkapnya.

Menurutnya, seharusnya DPD juga memiliki wewenang untuk mengesahkan Perda atau Undang-Undang. Karena, sejauh ini DPD juga memiliki peran dalam perancangan aturan. Namun, untuk memperkuat lembaga tersebut, aturan dasar harus direvisi. “Penting jika DPD, DPR, dan Presiden mengesahkan Undang-undang,a�? ujarnya.

Galang mengungkapkan, anggota DPD RI Ratu Diah Ganefi sangat setuju jika penguatan posisi DPD dalam legislasi. Karena, sejauh ini kedudukan lembaga itu hanya sampai mengusulkan dan membahas aturan.

DPD sudah memperjuangkan untuk merancang undang-undang maupun Perda. Tapi, setelah masuk pembahasan DPR substansi aturan tersebut ada beberapa yang diubah. “Ini yang menjadi persoalan,a�? ungkapnya.

Sementara Dr Ashari menambahkan, pada konteks kebijakan nasional, DPD kurang memiliki kekuatan. Untuk itu, dari FGD ini bisa memberikan outputA� yang bisa memperkuat dalam menyusun program. “Paling tidak kewenangan DPD bisa disejajarkan dengan DPR,a�? harapnya. (arl/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka