Ketik disini

Politika

Kubu Djan Serahkan Bukti Baru

Bagikan

MATARAMA�– Senin 5 Desember 2016 adalah batas Menkum HAM mengajukan banding. Terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memenangkan PPP kubu Djan Faridz. a�?Jatuh tempo 14 hari selesai pada hari Senin 4 Desember,a�? kata Ketua DPW PPP kubu Djan Faridz H Muhammad, kemarin (2/12).

Jika pada waktu tersebut Menkum HAM sebagai pihak tergugat tidak mengajukan banding, maka pemerintah melalui Menkum HAM segera menerbitkan surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP kubu Djan Faridz. a�?Ya kalau tidak banding, maka SK segera disahkan,a�? tegasnya.

Dengan SK pengesahan tersebut maka kepengurusan PPP yang sah adalah dibawah komando Djan Faridz. Artinya, tidak ada alasan bagi Menkum HAM untuk tidak mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Menkum HAM juga harus segera mencabut SK pengesahan kepengurusan muktamar Pondok Gede yang dinahkodai Romahurmuzy.

Pihaknya meyakini, Menkum HAM akan mematuhi dan melaksanakannya. Karena sebagai negara hukum, maka apapun putusan hukum sudah sepatutnya dilaksanakan. a�?Kita adalah negara hukum,a�? ucap Muhammad.

Guna mendukung penyegeraan penerbitan SK, kubu Djan menyerahkan novum (bukti baru). Bukti itu diberikan sesuai permintaan Menkum HAM terkait tindak lanjut dari putusan PTUN Jakarta. a�?Bukti itu adalah putusan PTUN Jakarta dan pendapat sejumlah pakar hukum, diantaranya Prof Yusril Ihza Mahendra,a�? ungkapnya. a�?Menurut Yusril, Menkum HAM harus melaksanakan putusan dan mencabut SK kubu Romi,a�? tambahnya.

Jika SK pengesahan kepengurusan kubu Djan Faridz diberikan, bagaimana nasib kepengurusan kubu Romi? Ia meminta kader PPP dari kubu Romi untuk kembali ke PPP yang diakui secara sah melalui PTUN Jakarta dan putusan MA nomor 601/2015.

Terpisah, Wakil Ketua DPW PPP NTB Nurddin Ranggabarani menegaskan, pihaknya telah mengajukan banding terkait itu. Ia menilai, selama masih ada proses hukum, SK pengurusan PPP kubu Romi tetap sah. a�?Tidak serta merta diamini begitu saja,a�? tegas anggota Komisi IV DPRD NTB ini. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys