Ketik disini

Headline Opini

Moratorium UN, Apa Indikator Kelulusan Siswa?

Bagikan

MORATORIUM  UN masih menjadi sebuah wacana kemendikbud akan tetapi respon pro dan kontra sudah bermunculan. Kenapa masih wacana? Karena apa yang dikehendaki oleh kemendikbud pimpinan Muhadjir Effendi tersebut belum diputuskan oleh Presiden bahkan rapat terbatas belum dilakukan dan dijadwalkan minggu depan. Jadi jelas Moratorium UN masih sebatas wacana.

Pernah dalam kurun waktu tertentu, UN menjadi satu-satunya indikator keberhasilan seorang siswa sekolah dan madrasah. Karena UN menjadi satu-satunya indikator keberhasilan siswa, maka sepanjang proses pembelajaran siswa tidak menjadi apa-apa atau bahasa lainnya menjadi sia-sia. Keseriusan siswa bersekolah, semangat belajar siswa, biaya dan waktu siswa tidak menjadi acuan sekolah untuk meluluskan seorang siswa.

Benar saja, UN yang telah dilaksanakan bukannya memompa semangat belajar para siswa, justru UN menjadi pematah semangat belajar para juara kelas bahkan juara umum di sekolah dan madrasah. Korban UN bukan para siswa yang malas-malasan, bukan siswa yang lemot, tidak aktif melainkan mereka yang berpredikat juara kelas dan juara umum. Keberhasilan UN dalam menunda kelulusan para juara kelas dan memuluskan kelulusan siswa dengan predikat ‘kurang aktif’ dengan cepat mengundang pro dan kontra bagi para pemerhati pendidikan termasuk di dalamnya para wali siswa.

Sontak para pemerhati pendidikan dan wali siswa menilai UN waktu itu merupakan suatu ketidakadilan, UN bukan solusi pendidikan di Indonesia dan lain-lain. Akan tetapi suka tidak suka, waktu itu UN dinilai sebagai solusi pendidikan sehingga berlangsung dan berkelanjutan sampai pada akhirnya UN dinyatakan bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa. Sepakat dengan pendapat umum bahwa UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan melainkan UN menjadi salah satu penentu kelulusan. Artinya, segala proses pembelajaran yang dilaksanakan dan diikuti oleh siswa harus mendapat perhatian dan porsi kelulusan.

Meskipun demikian bukan berarti UN tidak menyisakan masalah bagi siswa. UN tetap menjadi masalah bagi siswa, selesai masalah kelulusan berlanjut ke gerutuan siswa terkait sikapnya dalam menghadapi UN. Depresi, gugup, tidak siap secara mental, cemas dan khawatir menjadi satu, mengerikan, menakutkan sehingga pada ujungnya UN tidak ada baiknya. Kalau sudah demikian, pendidikan Indonesia harus bagaimana? Sepertinya pendidikan di Indonesia serba salah, pendidikan dengan UN salah, pendidikan tanpa UN juga salah. Sampai pada menyeruaknya wacana terkait moratorium UN belakangan ini pun selalu menyisakan masalah ‘setuju dan tidak setuju’.

Terlepas apapun keputusan Presiden dalam rapat terbatas pekan ini, moratorium disetujui atau tidak, masyarakat pasti akan bertanya terkait solusi yang akan diberikan oleh kemendikbud. Bila disetujui untuk dilakukan moratorium, apa alat untuk mengukur keberhasilan anak. Bila tidak disetujui, pasti muncul pula pertanyaan, apa solusi yang akan diberikan sekiranya sebagai jalan tengah keterlanjuran wacana moratorium yang telah menjadi konsumsi publik.

Bukan bermaksud mendahului keputusan Presiden dalam rapat terbatas, akan tetapi bila mengacu pada pergeseran penggunaan nomenklatur ‘pengajaran’ menjadi ‘pembelajaran’, maka seharusnya sudah dari dulu UN tidak boleh menjadi penentu kelulusan siswa. Kenapa demikian? Karena istilah pembelajaran adalah istilah yang menggambarkan keaktifan dua arah antara guru dengan siswa secara bergantian atau sesuai dengan desain pembelajaran yang dibuat guru selaku fasilitator. Menjadikan siswa sebagai subjek belajar dan tidak lagi mendudukkan siswa sebagai objek belajar. Menitikberatkan pada proses pembelajaran yang berlangsung dari pada sekedar menghimpun hasil pembelajaran.

Titik temu antara penggunaan istilah pembelajaran yang sudah berlangsung lama tersebut dalam kaitannya dengan moratorium UN saat ini adalah istilah pembelajaran menilai proses pembelajaran bukan hasil pembelajaran. Menilai proses demi proses yang panjang bukan dinilai dari hasil belajar yang sesaat. Sehingga apabila pendidikan di Indonesia ini konsisten dengan penggunaan istilah pembelajaran maka Indonesia sudah dari dulu seharusnya moratorium UN.

Moratotium dalam konteks ini menghapus ketidakadilan yang diterima oleh para korban UN beberapa tahun lalu. Berapapun standar kelulusan bila proses pembelajaran yang menjadi acuan maka sangat masuk di akal, sebaliknya menggunakan standar kelulusan yang tinggi akan tetapi hanya dinilai dari hasil akhir sesungguhnya itu melawan akal rasional.

Disetujui atau tidak, diantara keduanya harus ada alternatif yang diluncurkan dari kemendikbud. Misalnya moratorium dibatalkan dalam arti UN tetap dilaksanakan, maka harus ada pemecahan masalah terhadap apa yang selama ini dirasakan oleh para siswa sebagai pelaku UN. Terlebih sebaliknya bila moratorium UN disetujui, maka pertanyaan besarnya adalah apa indikator yang dipakai sekolah dalam menentukan kelulusan siswa? Semoga saja wacana moratorium UN ini dibarengi dengan solusi-solusi yang memihak pendidikan dan para siswa di Indonesia.

Memihak dalam arti tidak memanjakan para siswa dengan kemudahan-kemudahan melainkan menjadi kualitas sebagai prioritas. Jangan lagi seakan membohongi diri sendiri dengan standar kelulusan tinggi tetapi kecurangannya pun sama. (*)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka