Ketik disini

Metropolis

NTB Kekurangan 821 Ruang Belajar

Bagikan

MATARAM – Sektor pendidikan NTB masih membutuhkan perhatian serius. Khususnya penambahan sarana prasarana dan fasilitas penunjang.

Data terakhir Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB menunjukkan, sekolah menengah tingkat SMA/SMK dan SLB di NTB kekurangan 821 ruang belajar, baik sekolah swasta maupun negeri. “Belum ruang lab, perpustakaan, tempat ibadah dan fasilitas lainnya,” ungkap Kepala Dinas Dikpora NTB H Muh Suruji, Rabu (30/11) lalu.

Kekurangan ruang belajar ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dalam jangka panjang. Suruji menyebutkan, total kebutuhan anggaran untuk mengatasi kekurangan itu mencapai Rp 2 triliun lebih. Tapi di sisi lain, terjadi ketimpangan kondisi antara sekolah swasta dengan negeri. Dimana ruang belajar sekolah swasta justru kelebihan karena muridnya sedikit. Sementara sekolah negeri mengalami kekurangan akibat jumlah siswa melebihi kapasitas.

Kekurangan ini merata terjadi di setiap kabupaten, jumlahnya bervariasi. Ada yang kekurangan ruang belajar satu kelas hingga 31kelas. Sebab ada sekolah yang memiliki 50 rombongan belajar. “Sampai-sampai orang tua urunan membangun ruang kelas sendiri,” katanya.

Ia mengaku ke depan, Dikpora NTB akan melarang sekolah menerima siswa melebihi kapasitas ruang belajar. Ketika batas maksimum dipenuhi, maka sekolah tidak boleh menerima siswa lagi. Dengan catatan masih ada pilihan sekolah lain, tapi jika tidak ada maka siswa boleh diterima. “Kalau tidak (diterima) nanti orang tidak sekolah,” katanya.

Sementara untuk kekurangan ruang belajar, pemerintah setiap tahun membangun ruang kelas sesuai kemampuan dana yang ada. Caranya dicicil 30 ruang belajar setiap tahun. Tahun 2016 ini, pusat memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 108 miliar. Namun tidak hanya untuk ruang belajar, tetapi juga untuk pembangunan laboratorium.

Menurutnya, jika dibangun secara swadaya biaya membangun ruang belajar hanya Rp 150 juta. Tetapi jika melalui proses tender dibutuhkan Rp 250 juta. “Tapi pemerintah (pusat) lebih senang pakai yang mahal, seperti orang kaya saja, padahal kita miskin,” sindirnya. (ili/r7) 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka