Ketik disini

Selong

Moratorium UN Dinilai Bikin Kacau

Bagikan

SELONG – Menteri Pendidikan Muhadjir Efendy terus melempar wacana kepada masyarakat terkait perubahan sistem pendidikan. Mulai dari wacana Full Day School (FDS) hingga yang terbaru moratorium Ujian Nasional (UN). Terkait rencana moratorium UN ini, sejumlah kepala sekolah di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memberikan tanggapannya.

a�?Kalau siswa kami terus terang tidak terpengaruh dengan wacana moratorium UN. Mau ada UN atau diganti dengan USBN, anak-anak kami siap,a�? kata Kepala MA Muallimin NW Pancor, Munawar kepada Lombok Post.

Namun demikian, Munawar mengatakan pada prinsipnya keberadaan UN sangat dibutuhkan. Untuk menjadi parameter dalam dunia pendidikan. Dalam artian, hasil UN tersebut bisa diakui dan menjadi acuan hasil pembelajaran siswa.

A�a�?Yang saya pikirkan itu nanti kalau anak-anak mau masuk perguruan tinggi yang jadi acuan kelulusannya pakai nilai apa?a�? tanyanya.

Sehingga, ia merasa UN itu sangat penting untuk evaluasi berskala nasional. Jika tidak ada evaluasi, pihak sekolah merasa tidak ada artinya membina siswa selama tiga tahun.

a�?Kalau UN itu dihapus sistem pendidikan akan kacau,a�? ungkapnya.

Rencana penghapusan UN dan diganti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) saat ini sudah mencapai persiapan 70 persen. Meski terjadi pro-kontra di tengah masyarakat, dikabarkan Presiden Jokowi menyetujui rencana Menteri Muhadjir ini. Dalam sistem terbaru ini, pembuatan soal diserahkan kepada guru-guru di daerah. Pemerintah pusat memberikan kisi-kisi atau standar nasional.

Terpisah, Kepala Dinas Dikpora Lotim H Lalu Suandi memberikan komentarnya terkait hal ini. Penghapusan UN dinilai hanya sebatas wacana sama seperti penerapan Full Day School. a�?Saya pikir tidak perlu kita terlalu meperdebatkan wacana. Kalau kami prinsipnya siap mengikuti apapun kebijakan dari pusat,a�? kata dia,

Suandi meminta para pelaku dunia pendidikan tidak perlu terjebak dan pusaran wacana. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana menyiapkan para peserta didik untuk fokus belajar dan siap menghadapi segala bentuk ujian kelulusan.

Meski sejumlah pihak menyatakan penolakan terhadap moratorium UN, ada juga sejumlah kepala sekolah yang menyetujui hal ini. Misalnya seperti Kepala SDN 2 Terara, Lalu Kasman. a�?Kami setuju UN dihapus. Karena dengan begitu sekolah tidak perlu lagi repot memikirkan masalah pengiriman soal dari pusat atau yang lainnya,a�? kata dia.

Selain Kepala SDN 2 Terara, sebelumnya Bupati Lotim Ali BD juga bahkan menyatakan dukungannya terhadap penghapusan UN. (ton/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka