Ketik disini

Headline Politika

Pilgub Jangan Jadi Ajang Coba-coba

Bagikan

MATARAM – Hingga kini Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 9/2016 masih menuai kritik. Salah satunya dari anggota Komisi XI DPR RI H Willgo Zainar. Ia menilai ketidakadilan PKPU 9/2016 dapat menimbulkan Pemilihan Gubenur (Pilgub) NTB menjadi ajang coba-coba. “Ya bisa jadi coba-coba karena tidak ada risiko,” katanya, Sabtu (3/12).

Dalam PKPU 9/2016 pengajuan surat cuti hanya diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama. Artinya, jika kepala daerah maju mencalonkan diri maka tidak akan berisiko kehilangan jabatannya.

Sementara bagi anggota DPR, DPD, DPRD, TNI/Polri, PNS, lurah/kades, BUMN, dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu) harus mengundurkan diri dari jabatannya.

“Tentu saja tidak adil, yang satu harus dilucuti senjata, yang lain masih punya senjata,” tutur bakal calon gubernur/wagub yang akan maju dalam Pilgub NTB 2018 tersebut.

Menurutnya, peraturan tersebut kurang mengakomodir gejala politik saat ini. Terutama adanya perbedaan peraturan syarat maju dari kalangan kepala daerah dan yang tidak.

“Padahal sama-sama pegang jabatan politik,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansari mengatakan, PKPU juga merupakan hasil persetujuan RDP (Rapat Dengar Pendapat) atau konsultasi KPU dengan DPR yang sifatnya mengikat. Artinya, KPU memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilu sudah tercantum pada UU 10/2016 pasal 9. Di mana pada huruf (a) menyebutkan, menyusun dan menetapkan PKPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan. Setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam RDP yang keputusannya bersifat mengikat. “Sehingga KPU tidak mungkin membuat PKPU tanpa konsultasi, apalagi hasil konsultasi melalui RDP bersifat mengikat KPU dan wajid dilaksanakan,” tandasnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka