Ketik disini

Headline Kriminal

Revisi UU ITE Untuk Siapa?

Bagikan

Revisi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memunculkan kekhawatiran baru. Terutama pada kebebasan berekspresi dan berpendapat yang sejatinya dijamin undang-undang dasar. Tapi bisakah UU ini membersihkan dunia maya dari sebaran finah, kebencian dan pornografi lainnya?

***

JauhA� sebelum pemerintah memberlakukan revisi UU ITE Senin (28/11), publik NTB pernah dihebohkanA� dengan kasus yang menjerat Rudy Lombok. Pekerja pariwisata yang berurusan dengan polisi karena kritiknya kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB.

Ketika itu pemilik nama asli Furqan Ermansyah A�dijerat tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE). Dia dituduh melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui Facebook.

Setidaknya, ada tiga status Facebook yang mengirim Rudiy ke balik jeruji besi kala itu. Semuanya terkait BPPD NTB. Pertama, status Rudy yang mempertanyakan boarding pass yang berbeda dalam satu penerbangan. Kedua, soal video promosi pariwisata NTB yang dianggap dia lebih menonjolkan sosok kepala BPPD NTB daripada promosi pariwisatanya. Ketiga, statusnya terkait situsA�web BPPD yang tiba-tiba ditutup.

a�?Anehnya, informasi yang ada itu, bukannya ditindaklanjuti, justru saya dikriminalisasi,a�? kata dia, kemarin (4/12).

Apa yang menimpa dirinya, disebut Rudy bisa terjadi pada yang lain. Ketika seseorang mengkritik kebijakan pemerintah atau pejabat publik, lantas dianggap sebagai sebuah bentuk penghinaan.

Rudi pun menganggap Pasal 27 Ayat 3 dalam UU ITE, sebagai pasal karet. Tidak jelas tujuannya. Apakah untuk mengurangi konten negatif di medsos atau untuk memberangus kebebasan berpendapat terutama terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Karena itulah Rudy sangat menentang UU ini.

a�?Ini ketakutan pemerintah atau bahkan pejabatnya, terhadap masyarakat yang akan mengkritik kebijakan mereka,a�? katanya.

Matinya Kebebasan Berpendapat

Terpisah, Akademisi Universitas Mataram (Unram) Dr. Risnain mengatakan, ada dua dampak terkait revisi UU ITE yang dilakukan pemerintah. Pertama, akan membuat dunia ITE menjadi lebih beradab.

A�a�?Dunia ITE sangat bebas, semua bisa menghujat,a�? kata dia.

Yang kedua lanjut dia, revisi UU ITE justru akan memasung hak warga Negara untuk menyampaikan pendapat. Memberangus kebebasan masyarakat untuk mengkritik kinerja pemerintah yang melempem.

Tetapi, yang paling banyak terjadi justru dampak kedua. Orang yang menyampaikan ketidaksetujuan dan memprotes kebijakan, justru dianggap merongrong kewibawaan pemerintahan.

Hal tersebut, menurut Risnain, tak ubahnya seperti yang dilakukan pemerintah Orde Baru ketika ia berkuasa. Adanya Pasal 27 Ayat 3 di UU ITE pun, berpotensi menuju ke arah sana. Dimana orang tidak boleh lagi menyampaikan kritik kepada pemerintah.

a�?Kita sesungguhnya mundur ke belakang, dimana tidak ada lagi orang yang berani mengeluarkan pendapat, karena takut terkena pasal pencemaran nama baik,a�? ungkapnya.

Padahal, lanjut dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Unram ini, kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Namun, a�?pasal kareta�? A�dalam UU ITE dianggap membatasi warga untuk mengkritik sesuatu.

a�?Ini logika terbalik, bukannya memperbaiki kinerja, tapi malah fokus pada orang yang mengkritik,a�? ujar dia.

Karena itu, pemerintah harus memperbaiki cara menghadapi orang yang mengkritik.

a�?Saya kira kita harus ramai-ramai melakukan judicial review terhadap pasal karet yang ada di UU ITE,a�? tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan data dari kepolisian, sepanjang tahun ini sedikitnya terdapat 86 kasus terkait pelanggaran UU ITE. Rinciannya, 30 kasus masih di tahap penyelidikan, 10 kasus di tingkat penyidikan. Selanjutnya, sebanyak 37 kasus tidak bisa ditindaklanjuti ke penyikan dan 9 kasus lainnya telah dilimpahkan ke jaksa.

Permasalahan tindak pidana UU ITE juga menjadi atensi polisi. Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono mengatakan, masyarakat harus mawas diri. Sebab, salah satu poin revisi menyasar individu yang ikut menyebarkan konten negatif.

Karena itu, dia mengharapkan masyarakat bisa lebih berhati-hati. Lebih cermat membaca setiap konten yang tersebar di internet melalui sejumlah media sosial.

a�?Kalau tidak baik dan berpotensi melanggar ITE, lebih baik dibaca sendiri, tidak usah dibagikan,a�? kata dia.(dit/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys