Ketik disini

Headline Opini

Strategi Ekonomi Jokowi

Bagikan

PASCAA� krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah mencapai 7 persen, meski rata-rata selalu tumbuh 5 persen.Pertumbuhan ini belum mencapai taraf signifikan, mengingat potensi ekonomi Indonesia yang tersediatergolong besar, atau dengan kata lain belum maksimal tereksplorasi.Mungkin, atas dasar inilah Presiden Joko Widodo membuat sasaran tinggi (high goals)dengan mengasumsikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen ditahun 2019!

Sungguh tak mudah membuat roda perekonomian sebuah negara berputar sesuai alur. Hambatan selalu menerjang kapan pun, dimana pun. Tak terduga. Ini bukanlah nada-nada skeptisme. Bahkan Tiongkok, negara dengan kekuatan ekonomi kedua di dunia pun pernah bergetar alias melambat perekonomiannya, akibat efek dari pelambatan ekonomi global. Tak pelak efek ini sangat berpengaruh pada Indonesia. Tentu saja, perlambatan ini mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Dapat dikatakan era kejayaan ekspor komoditas mentah Indonesia sudah tinggal kenangan. Dan solusinya adalah Indonesia harus meningkatkan ekspor manufaktur dan jasa. Ini pulalah yang menjadi alasan pentingnya dilakukan pembangunan infrastruktur.

Akselerasi Infrastruktur

The Wall Street Journal (18/4/2016) mengapresiasi Indonesia sebagai negara emerging market yang merespons perlambatan ekonomi global dengan mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Hal ini akan mendorong kenaikan permintaan agregat yang bisa bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Ditekankan juga oleh ekonom Muhamad Chatib Basri bahwa pembangunan infrastruktur adalah kunci utamanya untuk meraih target-target ekonomi.

Sejak awal, secara eksplisit pemerintah saat ini memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur secara fisik. Mulai dari jalan umum, jalan tol, pelabuhan, rel kereta api, bandara dan ketersediaan listrik. Tentunya, dampak infrastruktur pada pertumbuhan ekonomi baru dapat dirasakan dalam jangka menengah-panjang. Sementara untuk menunggu dampak (manfaat) tersebut, kita tetap memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kian membaik dengan memanfaatkan segala potensi yang telah tersedia.

Diawal pemerintahannya, Presiden Jokowi telah berkomitmen membangun infrastruktur Indonesia. Tentu tak mengingkari janji, Jokowi membeberkan sejumlah infrastruktur untuk menggenjot ekonomi Indonesia yang dibangun selama dua tahun pemerintahannya, yaitu telah mempercepat pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 km, jalan tol sepanjang 132 km dan 160 jembatan sepanjang 16.246 meter. Tahun 2016 ini, target pembangunan jalan nasional sepanjang 703 km dan jembatan sepanjang 8.452 meter.

Tahun 2015 lalu, pemerintah membangun jalur rel kereta api sepanjang 179,33 km spoor. Sementara target yang harus diselesaikan pada 2016 ini yakni sepanjang 271,5 km spoor. Target ini sedang dalam proses realisasi. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kereta api buka hanya milik pulau Jawa saja. Tetapi juga ada di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Pada sektor kelautan, dibangun 47 pelabuhan non-komersil. Sebanyak 41 pelabuhan sedang dalam pembangunan. Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada tahun 2019. Ini untuk mewujudkan gagasan kita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sedangkan pada sektor penerbangan, Jokowi mengklaim mempercepat pembangunannya. Tahun 2016, sebanyak 9 bandara dikembangkan sehingga memiliki standar yang lebih tinggi.

Yang masih menjadi polemik, ialah tentang ketersediaan listrik. Jokowi mengaku masih berkomitmen pada program 35.000 megawatt untuk lebih cermat dan teliti agar program terlaksana dengan baik dengan target ditahun 2019 Indonesia bebas dari byar-pet. (Kompas.com, 16/8/2016).

Meski jalan perekonomian Presiden Jokowi diperkirakan cukup terjal, namun pemilihan prioritasnya sudah tepat. Tiga fokus besar yang menjadi pilihan, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan (sumber daya) manusia, dan relaksasi (de)regulasi dibanyak sektor. Semua hal ini akan bermuara pada peningkatan daya saing. Posisi daya saing Indonesia merosot empat tingkat dalam Indeks Daya Saing Global 2016-2017 meskipun skornya sama seperti sebelumnya, yaitu 4,52. Indonesia berada di peringkat ke-41 dari 138 negara yang dinilai World Economic Forum (WEF).

Harga minyakyang turut memengaruhi jalannya perekonomian a��secara otomatisa�� menjadi referensi harga bagi komoditas lain, dimana nilai minyak yang rendah berimbas pada harga komoditas yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Pada pemerintahan sebelum Presiden Jokowi, perekonomian Indonesia begitu terpukul oleh harga minyak yang menggila diatas 100 dollar US$ per barrel. Ini berakibat cukup fatal, yakni anggaran pemerintah mengalami tekanan hebat (fiscal distress). Sayangnya, kala itu Presiden SBY tidak berani mengambil risiko menurunkan subsidi. Konsekuensinya, dia memilih APBN terguncang drastis.

Maka, betapa beruntungnya Presiden Jokowi. Ketika dia menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi pada 14 November 2014, harga minyak dunia juga berangsur turun. Dengan kata lain, Jokowi mempunyai ruang fiskal yang cukup lebar untuk membiayai proyek-proyek impiannya, yang terutama sekali ialah: pembangunan infrastruktur.

Keinginan Jokowi untuk merealisasikan pembangunan percepatan nasional ini tergolong mulus. Walaupun ancaman defisit APBN 2016 sekitar 2,5 persen telah menanti. Dan intinya pertumbuhan ekonomi tertahan dilevel 5 persen. Ironinya disini ialah, pemerintahmenyasarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada angka 7 persen ditahun 2019!

Strategi Ekonomi Jokowi

Pasca dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terlihat dari survei nasional yang dilakukan Center Strategic for International Studies (CSIS) pada bulan Agustus 2016 hasilnya yang menyatakan puas 66,5 persen. Angka ini naik sebesar 15,9 persen dibanding hasil survei Oktober 2015 yang baru mencapai 50,6 persen.

Survei ini menjadi titik terang untuk merealisasikan a�?Jokowinomicsa�?. Istilah yang pertama kali dituliskan Rainer Michael Preiss dalam majalah Forbes (April 2016) bahwa strategi dan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintahan Jokowi secara perlahan tapi pasti (slow but steady) telah meletakkan fundamen ekonomi yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi hanya akan berjalan lancar jika ada aturan main (rule of law). Strategi tanpa aturan main akan menciptakan kesemrawutan yang merugikan. Indonesia pada masa sekarang memerlukan para professional dan pekerja yang memiliki pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) mencurahkan tenaga, fisik dan mental dalam kegiatan produktif nyata. Dalam hal ini perlu kebulatan pemerintah untuk mendongkrak daya saing.

Ekonomi adalah persoalan asumsi. Asumsi dibuat berdasarkan proyeksi dan infomasi. Maka, tak pelak bila ekspektasi memegang peranan penting dalam penentuan asumsi (kebijakan) yang akan diambil pemerintah. Kian banyaknya informasi, canggihnya teknologi dan sarana analitis, semakin memudahkan menyusun ekspektasi. Diperlukan ekspektasi yang inklusif dan terarah untuk memuluskan sasaran dan target pemerintah masa mendatang.

Kedepan, tersisa tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk membenahi segala problema bangsa ini yang tak hanya ekonomi, tetapi juga aspek hukum, sosial dan budaya.Bagaimanapun berbagai kendala dan hambatan yang menghadang, sikap optimisme harus tetap dibangun. Tentu tak hanya dengan kata-kata saja, harus pula dibarengi dengan usaha dan kinerja yang maksimal agar target yang ditetapkan dapat diraih. (*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka