Ketik disini

Headline Metropolis

Tak Ada Tambahan Uang Tali Asih

Bagikan

MATARAM – Tawaran warga pemilik lahan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika ditolak Pemprov NTB. Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi memastikan, tidak ada kenaikan uang tali asih. Angka Rp 4,5 juta per are sudah dianggap final.

Sebelumnya, warga melalui kuasa hukumnya Lalu Arif Widya Hakim meminta uang tali asih sebesar Rp 50 juta per are. Mereka menolak dana Rp 4,5 juta karena dianggap tidak pantas.

Terhadap hal ini, Gubernur menegaskan, posisi pemerintah sudah sangat jelas. Bahwa lahan itu adalah milik negara. Artinya, tanah 109 hektare yang diakui warga masuk dalam hak pengelolaan lahan (HPL) PT Indonesia Tourism Development Corporation (UTDC). Sehingga menurutnya, warga mestinya menerima pemberian itu sebagai bentuk penghormatan kepada mereka.

Posisi pemerintah jelas, Rp 4,5 juta per are karena tidak ada alas kepemilikan. Kalau ada yang tidak mau, nanti biar berproses di pengadilan saja. “Tidak mungkin (Rp 50 juta) karena tidak ada alas kepemilikan,a�? katanya.

Ia menegaskan, Pemprov NTB tidak akan lagi mengadakan pertemuan seperti sebelum-sebelumnya. Sebab saat ini sudah banyak yang mau menerima yakni sekitar 90 are. Mereka bisa menerima pemberian pemerintah sebesar Rp 4,5 juta per are. Artinya, hanya sedikit pihak yang sebenarnya tidak mau mengambil solusi yang berikan pemerintah. Jika mereka tidak mau, ia mempersilakan membawanya ke pengadilan agar segera diproses, termasuk juga proses hukum bagi mereka yang bermain. “Karena ada indikasi beberapa yang memalsukan surat,a�?A� katanya.

Sementara itu, Danrem 162/WB Kolonel Inf Farid Makruf mengatakan, bagi yang meminta uang Rp 50 juta atau Rp 500 juta justru dipertanyakan akan minta kepada siapa. Tanah tersebut juga tanah pemerintah. “Kalau memang tidak percaya sama pemerintah, ajukan saja hukum,a�? imbuhnya.

Ia meminta kepada warga yang mengaku punya lahan menggunakan mekanisme hukum yang benar. Tidak perlu ribut-ribut di media massa. Pemerintah dan aparat juga tidak pernah melakukan intimidasi. Tapi apa yang dilakukan selama ini sesuai prosedur dan peraturan yang ada. Tujuannya agar pembangunan di KEK Mandalika segera dituntaskan, sehingga kepentingan orang banyak di kawasan tersebut bisa terealisasi. “Kalau tidak mau berurusanlah sama hukum,a�? tegasnya.

Dalam keterangan pers beberapa waktu lalu, warga menegaskan bahwa tanah itu adalah lahan milik mereka, bukan lahan milik negara. Seperti pengakuan Dasuki Satria, pria yang mengaku sebagai pelaku sejarah sekaligus pemilik lahan. Kata dia, lahan seluas 109 hektare di kawasan itu adalah sisa lahan yang belum dibebaskan PT LTDC maupun PT Rajawalai (sebelum ditangani PT LTDC). “Belum pernah diganti rugi,a�? katanya.

Ia mengungkapkan,A� sesuai dengan SK Gubernur 501 tanggal 11 November tahun 1991, Gubernur saat itu meminta agar seluruh tanah seluas 1.250 hektare di kawasan tersebut diukur. Tapi lahan yang 109 hektare merupakan sisa tanah yang terlewatkan, tidak terukur. Berdasarkan hasil uji klinis tanah itu juga jelas bukan lahan yang dibebaskan. Menurutnya, PT ITDC yang merasa membebaskan tidak pernah bisa membuktikan. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys