Ketik disini

Headline Tanjung

Akacindo dan APGT Minta Ditinjau Ulang

Bagikan

TANJUNG – Keputusan Pemprov NTB menertibkan fastboat belum diterima Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo). Mereka menilai kebijakan ini memberatkan. Karena banyak faktor yang harus diperhatikan, seperti kondisi dermaga di Bangsal yang dianggap tidak standar untuk kapal cepat.

Ketua Akacindo Sugita yang dikonfirmasi via telepon mengatakan, pihaknya meminta pemerintah untuk mengkaji kembali rencana tersebut. Karena dermaga yang ada di Pelabuhan Bangsal hanya bisa dipakai empat boat kecil secara bersamaan.

Selain itu, jetty beton dermaga terlalu tinggi. Sehingga wisatawan harus lompat saat turun ataupun menaiki kapal. Kondisi ini dinilai membahayakan wisatawan. Selain itu, tidak tersedia ruang tunggu yang laik. Terakhir adalah soal regulasi masuk kawasan. “Wisatawan akan merasa tidak nyaman karena perpindahan dari fastboat dengan alasan tidak menghemat waktu,” tandasnya.

Menurut dia, semestinya pemerintah kembali ke tugasnya yakni melayani kepentingan masyarakat. Dimana pun ada kegiatanp elayaran maupun transportasi laut di situlah tugas pemerintah untuk membantu. Salah satunya dengan membangun fasilitas yang memadai dan laik. “Tidak seperti sekarang ini, fasilitas yang disediakan tidak sesuai dengan harapan,” keluhnya.

Lebih lanjut, Sugita mengatakan, persoalan aturan pelabuhan yang terlalu rumit juga jadi kendala. Apabila wisatawan tidak naik cidomo harus jalan kaki dan jaraknya cukup jauh. Selanjutnya, soal kebijakan menggunakan speedboat ataupun publik boat ke masing-masing pulau sangat bertentangan dengan alasan keamanan dan kenyamanan. Karena lalu lintas laut menjadi sangat ramai dan rawan kecelakaan.

Sugita menyatakan Akacindo pada prinsipnya tunduk dengan peraturan pelayaran NKRI, asal sesuai dengan aturan yang ada. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) Acok Baso, mengaku, kebijakan itu nantinya akan berdampak pada kelangsungan kunjungan wisatawan. Misalkan, ketika pihak Akacindo mengalihkan jasa transportasinya alias boikot dan mengalihkan ke daerah lain.

Menurutnya, wistawan selama ini tidak ingin ribet dengan pola-pola yang diinginkan pemerintah, seperti oper alih penumpang apalagi sampai menunggu lama. Karena pola satu direct menurut mereka lebih menghemat waktu dari pada harus dipindah-pindah.

Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengadakan hearing dengan Pemprov NTB maupun Pemkab Lombok Utara. Karena sebaiknya pemerintah mengkaji kembali kebijakan itu. Mungkin dengan melakukan uji coba dulu atau memberlakukan aturan sistem menurut kapasitas besar kecilnya fastboat itu sendiri. “Kalau sampai Akacindo istilahnya memboikot, maka 50 persen angka kunjungan ke Lombok ini akan hilang,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka