Ketik disini

Metropolis

Bentuk BUMD Saja, Pak!

Bagikan

MATARAM – Pengelolaan retribusi parkir yang belum sesuai harapan, mendorong pemerintah mengakaji sejumlah opsi memaksimalkan pendapatan. Salah satunya, menjadikan retribusi dan pajak parkir dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Beberapa waktu lalu, opsi ini sudah gencar disuarakan dewan. Hal ini pun disikapi positif oleh eksekutif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Effendi Eko Saswito, memandang penting pembentukan BUMD. “(Terkait opsi Dewan) Bisa saja ke arah itu,a�? kata Eko.

Opsi pembentukan BUMD ini, akan dilakukan setelah evaluasi terhadap penerapan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir. Saat ini, perda yang telah diturunkan aturannya dalam bentuk Perwal nomor 9 tahun 2016, memang dihitung masih dalam tahap sosialisasi.

a�?Jika itu tidak bisa mencapai target yang diharapkan, maka pembentukan BUMD bisa jadi langkah kita selanjutnya,a�? terangnya.

Wacana pembentukan BUMD ini memang didorong oleh beberapa hal. Diantaranya, target retribusi yang tidak pernah tercapai. Selain itu, sistem pengelolaan yang lemah dan penunjukan kolektor retribusi parkir dinilai riskan bocor.

Catatan ini, juga diperkuat dari hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kota Mataram. Potensi tarikan bocor, sangat besar jika terlalu lama mengendap di kolektor.

a�?Kita terus lakukan kajian dan evaluasi. Nah besok tahun 2017 itu, kita murni melakukan reterbusi dan pajak sesuai dengan perwal nomor 9 tahun 2016,a�? ujarnya.

Saat ini, ia telah meminta pada dinas perhubungan, untuk melakukan pembenahan diinternal. Terutama terkait pengelolaan retrebusi parkir. Penekanan dititik beratkan pada pengelolaan lebih profesional. Sehingga pendapatan bisa lebih baik lagi, untuk mencapai target yang diberikan.

a�?Harus segera sosialisasikan petugas parkir itu dan harus jelas identitasnya,a�? tekannya.

Ia berharap, masyarakat mulai sadar hak dan kewajibannya. Diantaranya membayar retribusi, jika telah mendapatkan karcis. Pemahaman ini, menjadi tugas dan tanggung jawab Disubkominfo Kota Mataram.

Dengan cara ini, lanjut Eko, pendapatan dari retribusi parkir bisa digenjot lagi. a�?Kalau memang petugasnya bilang tidak ada karcisnya (warga silahkan) tinggalin, ndak usah bayar,a�? tegasnya.

Eko juga menekankan, sistem setoran tidak boleh lagi mengendap di kolektor. Tetapi harus langsung diserahkan setiap hari. Hal ini untuk mencegah potensi kebocoran yang dikhawatirkan banyak pihak selama ini.

Sementara itu, Kepala UPTD Perparkiran Dishubkominfo Kota Mataram H Samsul Hakim, membenarkan jika ada catatan dari inspektorat terkait pengelolaan parkir. Hanya saja, catatan itu disebutnya untuk pengelolaan pada tahun 2014. Sementara pada waktu itu, perda yang berlaku adalah perda nomor 14 tahun 2011. a�?Itu kasus lama, tahun 2014,a�? kata Samsul.

Ia mengakui, perda ini memang masih digunakan sampai saat ini. Namun pertahun 2017 nanti, perda yang berlaku adalah perda nomor 7 tahun 2015. Artinya, lanjut dia, pihaknya tidak bisa serta merta disalahkan, karena jika mengacu pada aturan lama.

a�?Kita sudah antisipasi dengan, sistem jukir langsung setiap hari di perda yang baru,a�? terangnya.

Ia mengakui, memang ada potensi kelemahan, jika retribusi diserahkan ke kolektor terlebih dahulu. Apalagi sampai mengendap dalam hitungan minggu.

Namun dirinya juga tidak bisa menyalahkan itu. Karena amanat di perda sebelumnya memang pola penyerahan retribusi memang diharuskan seperti itu.

a�?Yang disoroti (inspektorat) itu sistem dan penunjukan kolektor. Tapi nanti itu kita sudah antisipasi. Di tahun 2017, bukan setiap minggu tetapi setiap hari. Namanya sistem bruto,a�? ulasnya.

Istilah kolektor yang digunakan selama ini juga akan diubah menjadi petugas Pengawas dan Pengendalian. Mereka diberi tanggung jawab untuk memantau 20 sampai 25 titik parkir.

Sementara juru parkir (Jukir) tidak boleh lagi menyerahkan hasil tarikan retribusi ke pengawas, tetapi harus langsung diserahkan ke kantor UPTD.

a�?Pendapatan jukir juga kita naikan. Mereka dapat 70 persen, sementara yang diserahkan ke kota cukup 30 persen,a�? ulasnnya.

Kenaikan pendapatan jukir ini diharapkan dapat memotivasi para jukir liar agar mau bekerja untuk pemerintah daerah. Samsul optimis, jika pola ini berjalan, maka pendapatan daerah bisa naik menjadi Rp 2,5 miliar.

a�?Sebenarnya sekarang pendapatan dari reterbusi parkir juga naik. Di tahun 2015 tercapai Rp 1,362 miliar. Sementara tahun ini sampai bulan November mencapai Rp 1,322 miliar. Kami optimis di hingga akhir tahun bisa tembus Rp 1,45 miliar,a�? janjinya.

Terkait wacana pembentukan BUMD Pakir, Samsul juga mengaku setuju. Ia bahkan mengatakan, wacana itu pernah disampaikannya pada wali kota. Pembentukan BUMD parkir, diyakini akan signifikan menggenjot pendapatan daerah.

a�?Dari hitung-hitungan saya di atas kertas, jika BUMD parkir terbentuk, pendapatan daerah bisa capai Rp 9 miliar pertahun,a�? taksirnya. (zad/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka