Ketik disini

Sumbawa

KPH Sejorong Dibabat

Bagikan

TALIWANG a��A�A�Puluhan hektare kawasan hutan milik pemerintah yang berada dalam wilayah Kesatuan Pengelolaaan Hutan (KPH) Sejorong, tepatnya di sekitar Talonang, Kecamatan Sekongkang dibabat oleh sejumlah warga. A�Warga yang melakukan aksi pembabatan itu mengklaim tanah yang digarap itu merupakan warisan nenek moyang mereka yang sudah diwariskan secara turun temurun.

Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Sumbawa Barat IGB Sumbawanto mengatakan, sejumlah warga yang menamakan dirinya masyarakat adat telah membabat hutan lindungan di wilayah KPH Sejorong. Luas hutan lindung yang telah di dibabat oleh sejumlah warga dari berbagai desa itu sekitar 23 hektare.

Atas perbuatan melawan hukum itu, pemerintah dan petugas dalam waktu dekat ini akan menindak tegas oknum yang telah melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Secara jelas pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), menginstruksikan jika terjadi pelanggaran dalam wilayah kawasan hutan harus diproses secara hukum.

Jika dilakukan pembiaran membabat hutan lindung, petugas kehutanan yang akan diproses secara hukum. Petugas dari pemerintah pusat maupun dari kementerian terkait akan turun langsung ke lokasi melihat secara langsung aktivitas warga yang menamakan diri masyarakat adat Talonang.

a�?a��Selama ini kita tidak mengakui ada masyarakat adat di KSB. Apalagi mengklaim tanah yang berada dalam kawasan milik negara,a��a�� katanya.

Jika di lokasi tersebut ditemukan wargaA�A�menggarap lahan, tim akan menindak tegas dan A�diproses secara hukum. Diakuinya beberapa waktu lalu, sejumlah masyarakat mengklaimA�A�sejumlah kawasan hutan KPH Sejorong dan KPH Brang Rea merupakan tanah warisan nenek moyang. Luas kawasan yang diklaim sejumlah warga masyarakat yang menamakan dirinya masyarakat adat mencapai sekitar puluhan ribu hektare.

A�a�?a��Kita telah melakukan pendekatan secara persuasif dengan sejumlah warga tersebut. Intinya, hutan kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh digarap atau diklaim sebagai tanah warisan,a��a�� katanya. (is/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka