Ketik disini

Metropolis

Cuma Naik Rp 300 Miliar

Bagikan

MATARAMA�– Provinsi NTB bersama sepuluh kabupaten/kota di NTB mendapat jatah dana transfer tahun 2017 sebesar Rp 15,2 triliun dari pemerintah pusat. Jumlah ini naik Rp 300 miliar dibanding DIPA tahun 2016 yang mencapai Rp 14,2 triliun.

Dokumen DIPA NTB tahun 2017 tersebut diterima Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi langsung dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (7/12).

Dalam dokumen DIPA tersebut dijabarkan, Pemprov NTB mendapat dana sebesar Rp 3,4 triliun, A�Kabupaten Bima Rp 1,4 triliun, Dompu Rp 861 miliar, Lombok Barat Rp 1,2 triliun, Lombok Tengah Rp 1,5 triliun, Lombok Timur Rp 1,9 triliun, Sumbawa Rp 1,3 triliun, Kota Mataram Rp 958 miliar, Kota Bima Rp 695 miliar, Sumbawa Barat Rp 962 miliar, danA� Lombok Utara Rp 667 miliar. Sehingga total keseluruhan untuk NTB sebesar Rp 15,2 triliun.

Seluruhnya terdiri dari Rp 560 miliar dana bagi hasil pajak, Rp 770 miliar dana bagi hasil sumber daya alam, Rp 8,7 triliun Dana Alokasi Umum (DAU), Rp 1,6 triliun dana alokasi khusus (DAK) fisik, Rp 2,3 triliun DAK nonfisik dan dana insentif daerah sebesar Rp 254 miliar.

Khusus untuk Pemprov NTB, dari Rp 3,4 triliun yang diterima terdiri dari Rp 341 miliar dana bagi hasil pajak, Rp 151 miliar dana bagi hasil sumber daya alam, Rp 1,4 triliun DAU, Rp 297 DAK fisik, Rp 1,07 triliun DAK nonfisik dan dana insentif daerah sebesar Rp 53 miliar.

Khusus dana insentif ini diberikan pada Pemprov NTB atas keberhasilan pengelolaan keuangan yang baik. Termasuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan yang sudah lima kali berturut-turut.

Dana Desa

Sementara itu, alokasi dana desa yang diterima NTB tahun 2017 untuk delapan kabupaten juga bertambah. Dari Rp 677 miliar tahun 2016, tahun depan menjadi Rp 865 miliar. Kabupaten Bima mendapat Rp 155 miliar, Dompu Rp 61 miliar, Lombok Barat Rp 108 miliar, Lombok Tengah Rp 118 miliar, Lombok Timur Rp 209 miliar, Sumbawa Rp 129 miliar, Sumbawa Barat Rp 47 miliar, danA� Lombok Utara Rp 34 miliar.

Kepala Biro Humas Setda NTB H Yuron Hadi yang mendampingi Gubernur menerima DIPA tersebut di Istana Negara mengatakan, peningkatan jumlah DIPA yang mencapai Rp 300 miliar harus disyukuri. Meski kata dia, dana bagi hasil berkurang, tapi secara total DIPA bertambah.

Ia berharap, peningkatan dana transfer ini bisa memacu kinerja pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo di Istana, maka Pemprov NTB akan berupaya keras untuk mempercepat realisasi anggaran agar dampak pembangunan segera terasa di tengah masyarakat.

Demikian juga dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB, juga diharapkan memiliki semangat yang sama untuk mempercepat pembangunan. Serta mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah masing-masing. a�?Semakin cepat anggaran dieksekusi, maka akan lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat,a�? katanya.

Jangan Tunda

Pada APBN 2017 yang telah disahkan DPR, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp 1.750 triliun. Sementara, belanja ditetapkan sekitar Rp 2.080 triliun.

Dari jumlah belanja tersebut, Kementerian/Lembaga (K/L) kebagian Rp 763,6 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam 20.646 DIPA. Sementara, transfer daerah diberi porsi Rp 764,9 triliun atau lebih besar Rp 1,3 triliun dibandingkan anggaran K/L. Selebiihnya, Rp 552 triliun untuk Bendahara Umum Negara.

Jokowi meminta K/L bekerja lebih fokus dengan program masing-masing. a�?Kalau lebih fokus, saya berharap 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkdan menjadi 10,5 persen,a�? ujarnya. Kemudian pengangguran menjadi 5,6 persen dan gini ratio menjadi 0,39.

Di luar itu, Jokowi menyinggung kembali mengenai Surat Pertanggungjawaban. Dia meminta Menteri Keuangan untuk memangkas jumlah SPj yang harus disetor oleh para pegawai. Dia membatasi laporan tersebut maksimal dua rangkap, tidak lebih.

Terkait besarnya dana transfer daerah, Jokowi mengingatkan kepala daerah untuk lebih fokus dan menggunakan anggaran tersebut dengan efektif. a�?Pesan saya satu, jangan ada satu rupiah pun yang dikorupsi dari APBN kita di 2017,a�? tegasnya. Pemerintah sudah memiliki mekanisme pengawasan sehingga bila ada penyelewengan akan langsung ketahuan.

Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan penghargaan Dana Rakca kepada 83 pemerintah daerah berkinerja baik. Penghargaan tersebut diberikan untuk memacu daerah agar terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam menyediakan pelayanan dasar dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur NTB termasuk salah satu provinsi yang menerima penghargaan Dana Rakca tersebut.

Karena itu, Jokowi juga memberikan arahan khusus pada para Gubernur, agar segera menyampaikan DIPA kepada satuan kerja perangkat daerah di wilayahnya. Selain itu, mereka juga diminta berkoordinasi dengan bupati dan walikota, serta mengesahkan APBD tepat waktu. Dia juga menginstruksikan agar kualitas pengelolaan APBD ditingkatkan, melalui penyusunan APBD yang terukur dan berbasis output.

a�?Dengan memastikan kalau alokasi anggarannya digunakan untuk meningkatkan belanja publik, mengoptimalkan penggunaan dana dari transfer daerah, menggunakan DAK fisik untuk pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan prioritas daerah dan melakukan efisiensi terhadap belanja operasional,a�?katanya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengimbau para kepala daerah agar menggenjot investasi di daerahnya. Mereka harus mampu mengundang investor agar bersedia menanamkan modalnya di daerah. Sebab, ada beberapa daerah yang memiliki peranan APBD paling besar.

Menurut Darmin, Pemda cukup berperan dalam mendorong investasi swasta untuk masuk. Bahkan, bila dirata-rata, peranan swasta terlihat lebih besar dan penting ketimbang pemerintah. Pihaknya pun meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai instrumen fiskal untuk menarik minat investasi dari swasta.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu pun menceritakan pengalamannya ketika menjadi Direktur Jenderal Pajak pada periode 2006-2009 silam. Dalam rapat kerja dengan DPR saat itu membahas perihal PBB dan BPHTB yang akan menjadi pajak pemerintah pusat atau diserahkan ke pemda. Lewat rapat tersebut, akhirnya disepakati PBB dan BPHTB diserahkan sepenuhnya ke daerah.

a�?Itu supaya bisa menjadi instrumen bagi pemda dalam mengundang investasi swasta masuk. PBB dan BPHTB peranannya cukup penting di dalam APBD, sehingga akan mempengaruhi terhadap besaran anggaran setiap daerah,” katanya.

Menurut Darmin, Pemda dapat membebaskan atau memberi diskon tarif PBB dan BPHTB kepada para investor yang ingin berinvestasi di daerah tersebut. Dia mencontohkan, hal tersebut bisa diberlakukan bagi investor dengan besaran Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun.A�”Sayang sekali kalau instrumen PBB dan BPHTB tidak pernah di-excercise.A�Karena itu bisa menjadi daya tarik buat investor, karena jangan gunakan APBD besar untuk investasi yang sebenarnya swasta tertarik. Dikombinasikan saja, sehingga ada dampak optimal dari APBD melalui insentif PBB dan BPHTB,” imbuhnya. (ili/JPG/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka