Ketik disini

Politika

Dewan Setuju UU ITE

Bagikan

MATARAM – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang baru-baru ini diberlakukan pemerintah mendapat apresiasi dari kalangan DPRD NTB. Tindakan kejahatan berbasis media elektronik yang semakin marak bisa dibatasi dengan UU ITE ini.

Anggota Komisi I DPRD NTB HM Rais Ishak mengatakan, ketika pemerintah tidak membuat batasan pengguna media elektronik, rentan terjadi tindakan di luar batas kewajaran. Baik dari aspek yuridis maupun dari aspek moral masyarakat.

“Saya kira kita sepakat ya undang-undang ITE ini, karena banyak sekali yang saling fitnah kalau kita lihat di Facebook,” ujarnya, kemarin.

A�Menurut Rais, dengan diberlakukannya UU ITE tersebut, pengguna media elektronik tentu akan lebih hati-hati. Baik dalam mengunggah maupun membuat konten-konten yang mengarah kepada pelanggaran hukum.

“Dengan begitu kan ada pembatas sehingga jangan sampai saling fitnah saling hujat terjadi di media sosial,” kata politisi Demokrat ini.

Terlepas dari persoalan hukum tersebut, ia mengharapkan pengguna media sosial khususnya di NTB untuk lebih memerhatikan kaidah-kaidah ketimuran yang berlaku di masyarakat.

Budaya ketimuran yang menjunjung tinggi etika dan moral harusnya di kedepankan dalam melakukan aktivitas apa pun.Termasuk ketika melakukan aktivitas di media sosial elektronik.

“Jangan kita saling memprovokasi di sana,” katanya. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka