Ketik disini

Headline Politika

KPU NTB Defisit Rp 8 Miliar

Bagikan

MATARAM-A� KPU NTB mengalami defisit Rp 8 miliar untuk pelaksanaan Pilkada NTB 2018. Dengan defisit sebesar itu, tahapan-tahapan pelaksanaan pilkada tersendat.

Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya mengatakan, defisit itu terjadi karena keterbatasan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

“Dari Rp 23 miliar yang diajukan, yang ditetapkan di APBD 2017 hanya 15 miliar,a�? katanya, kemarin.(7/12)

Untuk mengatasi defisit itu, Ansori mengatakan sampai saat ini belum diputuskan KPU NTB. KPU NTB akan membahas khusus pada sidang pleno yang akan diadakan dalam waktu dekat ini.

” Saat ini kita belum bahas apapun. Termasuk apakah nantinya akan mengajukan anggaran kembali pada APBD perubahan,a�? ujarnya.

Melihat defisit anggaran pilkada di tahap pertama, tentunya akan berpengaruh terhadap tahapan pilkada. Untuk mengantisipasinya, KPU NTB akan menyesuaikan beberapa kegiatan tahapan pilkada sesuai dengan jumlah dana yang dimiliki saat ini.

a�?Ya dengan kondisi itu tentu nanti akan mengurangi beberapa kegiatan. Menyesuaikan dengan dana yang ada,a�? tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Anshori mengatakan pihaknya akan menghitung kembali kebutuhan anggaran pilkada di 2017 denga skala prioritas.Adapun yang menjadi prioritas, antara lain honor PPK dan PPS 1 bulan di 2017, seleksi PPK dan PPS yang dilakukan secara terbuka. Pelantikan PPK dan PPS, penyusunan regulasi, rakor persiapan pilkada dengan KPU kabupaten/kota, konsolidasi data untuk penyusunan daftar pemilih, pengangkatan PPK dan bendahara untuk anggaran pilkada, serta sosialiasi yang melibatkan peserta pemilihan (parpol) dan masyarakat.

“Antara lain kira-kira seperti itu,” kata Aksar.

Aksar berharap rapat koordinasi (Rakor) gubernur dengan tiga bupati/walikota yang akan mengelar pilkada bisa menyepakati sharing anggaran. Hasil kesepakatan tersebut akan menjadi bahan rakor KPU provinsi dan tiga kabupaten/kota. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka