Ketik disini

Headline Politika

Menggusur Warga seperti Membuang Anak Kandung

Bagikan

Destinasi destinasi wisata unggulan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa menarik minat investor. Kehadiran investor ini menjadi angin segar bagi pengembangan pariwisata. Tapi tidak sedikit kehadiran investor ini juga memantik masalah. Konflik lahan di kawasan wisata tak kunjung usai.

***

Aktivis Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) NTB Uki mengatakan konflik itu terjadi karena penguasaan lahan yang besar-besaran. Hampir setiap jengkal lahan dikuasai investor. Bukan hanya di daerah wisata, tapi juga di daerah perkebunan, pertanian, dan pertambangan.A� Konflik di kawasan Mandalika, Sembalun, Sekaroh, Pantai Pink, Gili Trawangan, dan tempat lainnya dipicu oleh keinginan investor untuk menguasai penuh kawasan itu. Sementara masyarakat sudah lama tinggal di tempat itu. Solusi yang dilakukan selama ini adalah menggusur masyarakat.

a�?Persoalan pemanfaatan lahan di sektor agraria cenderung tidak memiliki solusi yang lebih mengedepankan aspek HAM dan sosial di tengah masyarakat,a��a�� katanya dalam diskusi #forumwiken di Bale ITE beberapa waktu lalu.

AGRA menangani beberapa konflik lahan di daerah pariwisata yang terjadi di NTB. Pantai Kuta Lombok Tengah yang saat ini menjadi KEK Mandalika, masyaraka berkonflik dengan ITDC. Lahan yang diperebutkan 1,250 hektare. Di Mawun, masyarakat konflik dengan PT Aratika seluas 600 hektare.

a�?Bahkan di Lotim dengan Sekaroh sekarang memanas, konflik kehutanan. Persoalan ini sangat lama, soalnya itu-itu saja,a��a�� katanya.

Dia menjelaskan, praktek pembebasan lahan penuh kecurangan dan tidak tuntas. Lebih sering menyisakan persoalan. Mulai dari sosialisasi, sampai dengan pembayaran. Belum lagi persoalan investor yang menelantarkan lahan, yang kemudian diambil alih kembali oleh masyarakat.

a�?Ini juga yang kami lihat sebagai pemicu konflik,a�? terangnya.

AktivisA� yang pernah mengadvokasi konflik di lahan wisata Dwi Sudarsono mengatakan pariwisata di Lombok memiliki tiga model, yaitu kerakyatan, kompetisi, korporasi.

a�?Di Trawangan itu sebenarnya model kerakyatan. Meski pun secara perlahan, itu mulai bergeser,a�? katanya. Penguasaan lahan oleh para investor itulah yang kemudian menimbulkan konflik.

Dwi menjelaskan, konflik lahan di Pantai Kuta Lombok Tengah sudah berlangsung lama, sejak tahun 1990-an. Menurutnya pariwisata di Pantai Kuta bisa dikelola oleh masyarakat. Saat ini akomodasi masyarakat sudah bagus. Sementara di satu sisi investor menelantarkan lahan yang dikuasai. Bukan hanya di Kuta, tapi hampir di semua kawasan strategis wisata NTB tanah-tanah di tempat itu ditelantarkan investor.

a�?Saya berharap pemda, sesuai agenda reformasi, melakukan reformasi agraria,a�? katanya.

Menurut Dwi, menggusur masyarakat di daerah wisata seperti seperti memakan anak kita sendiri. Dia berharap, soal konflik lahan di daerah pariwisata ini ditangani serius oleh pemda.

a�?Saya tidak begitu percaya, pemda tak bisa memperjuangkan atau membatalkan izin. Ini soal good will, soal keberanian, keberpihakan,a�? jelasnya.

Dwi mengusulkan, pemerintah membentuk tim untuk menyelesaikan tanah A�yang ditelantarkan itu. Nantinya tim tugasnya bukan hanya malakukan kajian, tapi juga lobi. Kebijakan pemerintah harus dikawal, tidak cukup di jalur regulasi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Lalu Syaefudin mengatakan,A� pembebasan lahan dengan cara mengusir masyarakat itu tidak tepat. A�Masyarakat yang berpuluh-puluh tahun tinggal di kawasan itu terusir hanya karena kurang lengkap administrasi mereka. Sementara investor yang datang dengan sejumlah izin, dengan mudah menguasai lahan.

Dikatakan, jika mengacu peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah, secara formil orang harus mendaftarkan tanahnya.Tetapi di peraturan itu itu juga mengatur pengakuan hak masyarakat terhadap pengelolaan yang sudah sedemikian lama, sehingga memang harus dikatakan sebagai pemiliknya.

a�?Kita berharap kepada politik kebijakan terkait tanah-tanah terlantar yang selama ini dikuasai investor,a��a�� katanya.

Peserta diskusi M Nashib Ikroman mengatakan pada faktanya sekarang, tanah-tanah di lahan wisata itu tetap dikuasai hanya atas berdasar kertas. Di saat yang sama, gerakan sosial tidak mampu untuk mengajak massa melakukan hal-hal yang lebih jauh, misalnya reklaiming, dan sebagainya. Sejarah pengkhianatan dari masyarakat juga banyak. Dia mengusulkan, selain lewat jalur regulasi, perlu juga ada lobi.A� a�?Saya rasa peta jalan untuk menuju arah sini belum ada satu pihak pun yang fokus,a�? A�katanya. (fathul/*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka