Ketik disini

Sumbawa

Pemda KSB Evaluasi Agen PDPGR

Bagikan

TALIWANG a�� Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama sepekan ke depan akan melakukan monitoring dan evaluasi khusus bagi agen program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi pemerintah dengan para agen.

“Ada dua hal yang kita tekankan untuk para agen ini, yaitu koordinasi dan komunikasi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna (TTG), Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Slamet Riadi, kemarin.

Monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan pemerintah ini, selain meningkatkan koordinasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas para agen-agen tersebut juga perlu dilakukan. Apalagi, agen-agen tersebut merupakan garda terdepan dari pelaksanaan PDPGR saat ini. Pemerintah tidak menampik, sampai saat ini garis koordinasi antara agen dengan pihak terkait, baik itu dengan RT, RW kepala dusun dan kepala lingkungan hingga ke tingkat desa dan kelurahan belum satu kata.
Jika hal tersebut dibiarkan, pemerintah tidak ingin tujuan utama dari PDPGR ini tidak berjalan maksimal. Antara internal agen sendiri itu masih ada yang tidak nyambung. Mereka kesannya jalan sendiri-sendiri, apalagi mau melibatkan aparatur desa seperti RT.

“Inilah yang kemudian perlu kami pertegas kembali,” katanya.

Pemerintah menghendaki antara agen PDPGR memiliki visi misi yang sama. Demikian halnya agen juga harus tetap melakukan koordinasi dengan perangkat yang ada di desa. Tujuannya, agar keputusan yang dibuat nanti bisa dimusyawarahkan atau disepakati bersama. Sehingga nanti tidak ada lagi istilah keputusan pribadi masing-masing agen.

“Tapi itu harus melalui keputusan bersama melalui forum resmi,” ujarnya.

Selain menguatkan garis koordinasi dan komunikasi, kegiatan itu juga merupakan bagian dari evaluasi tentang program. Baik yang sudah berjalan seperti jambanisasi maupun program bedah rumah bagi rumah tidak layak huni (RTLH) yang saat ini sedang berjalan. Khusus RTLH, sisa waktu efektif kita itu tinggal 15 hari lagi.

“Kita juga ingatkan mereka, jangan lagi ada istilah bongkar pasang penerima program RTLH. Kalau sudah diverifikasi dan sesuai sasaran, tidak boleh diubah lagi,” katanya.

Hal lainnya, pemerintah juga harus memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku. Termasuk proses administrasinya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saat ini, Pemda KSB memiliki 1.048 agen. Agen-agen inilah yangA� menjadi tulang punggung pemerintah dalam menjalankan Perda PDPGR. Monotoring dan evaluasi ini juga memiliki keterkaitan dengan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengurangi atau perampingan agen PDPGR.

Sesuai hasil koordinasi yang dilakukan pemerintah, BPK meminta Pemda KSB untuk mengurangi jumlah agen yang ada saat ini. Konsekuensinya memang berat.

“Tapi kita juga harus mengikuti saran yang sudah disampaikan BPK. Kalau memang dilandasi semangat ikhlas jujur dan sungguh-sungguh, tentu agen-agen ini akan mengerti,” katanya. (far/4)A�A�

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka