Ketik disini

Headline Tanjung

Rencana Penertiban Kapal Cepat Jalan Terus

Bagikan

TANJUNGA�– Rencana penertiban kapal cepat dari Bali ke tiga diundur menjadi Januari 2017. Penundaan ini terjadi karena, Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) masih meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.

Melihat hal ini, Ketua Komisi II DPRD Lombok Utara Tusen Lasima mengungkapkan Akacindo dan pemerintah harus duduk bersama. Jangan sampai justru saling ancam dan pariwisata menjadi korban. “Harus duduk bersama. Bagaimana mekanismenya harus disepakati dulu. Jangan sampai kapal cepat mengancam mau boikot,a�? ujarnya.

Tusen tidak menampik jika rencana pemprov dan pemkab tersebut sangat baik. Dengan pemberlakukan satu pintu sebelum ke tiga gili tentu banyak manfaat yang diperoleh daerah. Misalnya, dari segi keamanan menjadi lebih terjamin. Sebab wisatawan yang masuk bisa didata secara lengkap dan barang bawaan bisa diperiksa. Berbeda jika dari Bali langsung ke tiga gili tanpa ada pengawasan dari pemerintah. “Dengan adanya satu pintu ini tentu juga bisa menekan angka peredaran narkoba,a�? cetusnya.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, jika memang rencana satu pintu itu diberlakukan tentu pemerintah harus mempersiapkan fasilitasnya. “Jika sudah satu pintu dari segi PAD yang didapat juga pasti akan meningkat dan lingkungan di perairan tiga gili juga bisa terjaga,a�? pungkasnya.

Terpisah, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin mengungkapkan, rencana penertiban kapal cepat tetap akan dilakukan pada Januari 2017 mendatang. “Ini tetap akan kita lakukan,a�? tegasnya.

Terkait kabar ada rencana boikot, Sarifudin mempersilakannya, karena itu urusan pengusaha. Menurutnya, pemerintah tetap akan melakukan penertiban dalam rangka menata pariwisata di Lombok Utara. “Dengan waktu yang ada kita gunakan untuk pembenahan di pelabuhan yang ada di Lombok Utara,a�? tandasnya.

Lebih lanjut, Sarifudin mengungkapkan, rencana ini sudah dikomunikasikan dengan pengusaha maupun dengan pemerintah provinsi. Jika memang ada yang masih memberatkan pengusaha, pertemuan lanjutan bisa dilakukan lagi. “Penertiban ini juga sebagai langkah antisipasi kebocoran PAD dari sektor pariwisata,a�? pungkasnya. (puj/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka