Ketik disini

Politika

ASN Dilarang Beri Dukungan KTP!

Bagikan

MATARAM – Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dilarang terlibat dalam struktur partai politik. Dalam pelaksanaan Pilkada ASN juga dituntut harus bersikap netral. Bahkan, ASN juga tidak diperkenankan memberikan dukungan KTP untuk bakal calon independen (perseorangan). a�?ASN dilarang memberikan KTP sebagai bentuk dukungan,a�? kata Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansari, kemarin (8/12).

Larangan itu tercantum pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014. Isinya, ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Selain itu, anggota KPU, PPK, PPS, KPPS serta TNI/Polri juga tidak diperkenankan memberikan dukungan. Bagi anggota keluarga dari PNS, TNI dan Polri, larangan memberikan dukungan tidak berlaku. Sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih.

ASN memang dilarang memberikan dukungan dalam bentuk KTP pada balon independen. Namun hak memilih sebagai warga negara saat pencoblosan tetap diberikan. a�?Pilihan itu adalah hak setiap warga negara. Tapi jangan ada kepentingan. Jangan ada tendensi dari pihak manapun,a�? tegasnya.

Aksar juga mengingatkan kepada balon dan timnya yang akan menggunakan jalur independen. Dalam Peraturan KPU telah menetapkan beberapa kriteria masyarakat yang tidak diperkenankan memberikan dukungan KTP. Diantaranya, ASN, TNI, Polri, lurah/kepala desa beserta jajarannya sampai ketua RT/RW, serta penyelenggara pemilu.

Sebab itu, calon independen dalam mengumpulkan KTP dukungan harus memperhatikan betul aturan tersebut. Agar tidak menjadi pekerjaan sia-sia akibat persyaratan dukungan tidak sah. a�?KTP dukungan harus diperhatikan betul sama calon independen,a�? pesannya.

Selain itu, pelaksanaan dua tahapan verifikasi yang masing-masing berlangsung dua minggu untuk KTP dukungan wajib diperhatikan. Tahap pertama adalah verifikasi administrasi. Di mana pemegang KTP dukungan tidak berasal dari bukan kriterianya.

Setelah lolos dari verifikasi administrasi, dilanjutkan panitia pemungutan suara di masing-masing desa/kelurahan memastikan semua KTP dukungan orangnya secara benar-benar ada secara fisik.

a�?Nanti akan ada verifikasi administrasi, kalau Pilkada Gubernur oleh KPU Provinsi, Pilkada kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota,a�? paparnya.

Sementara pada tahapan verifikasi faktual, bagi pemegang KTP dukungan harus ada secara fisik. Jika keberadaan pendukung secara fisik tidak ditemukan oleh PPS sesuai lokasi, maka tim calon perseorangan diberikan kesempatan tiga hari untuk melakukan pengecekan dan mendatangkan pendukung tersebut. Jika lewat dari tiga hari, maka KTP dukungan dianggap batal. a�?Lewat tiga hari orangnya tidak ada, coret,a�? tegasnya.

Seperti diketahui, bagi balon independen yang akan maju, maka jumlah KTP minimal yang harus disiapkan sebanyak 8,5 persen dari daftar pemilih terakhir. Dukungan KTP tersebut tersebar di enam Kabupaten/Kota yang ada di provinsi NTB. a�?UU 10/2016 minimal 8,5 persen dari DPT. Sekitar 300 ribu,a�? pungkasnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka