Ketik disini

Bima - Dompu

Dewan Cek Luas Lahan Pasar Ama Hami

Bagikan

KOTA BIMA – DPRD Kota Bima merespons protes warga Kelurahan Dara terkait lahan pasar Ama Hami. Dalam tuntutan warga yang disampaikan di Komisi III DPRD Kota Bima, warga menduga lahan yang dijadikan pasar tidak bersertifikat atas nama pemerintah.

Atas permintaan warga ini, Komisi III langsung turun ke pasar Ama Hami. Mereka turun bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bima dan warga untuk melakukan pengukuran ulang.

“Kami sudah mendengarkan aspirasi warga. Untuk itu kami turun lapangan,” ujar anggota Komisi III DPRD Kota Bima Syamsurih pada Radar Tambora (Lombok Post Group), kemarin(8/12).

Selain mencocokkan kondisi lapangan dengan hak pakai pemerintah, dilakukan pematokan ulang. Sebab beberapa patok sudah ada yang hilang.

Pematokan tersebut untuk membatasi lahan milik pemerintah dan laut. Sehingga tidak ada lagi yang mengklaim laut sebagai milik pribadi.Laut merupakan milik negara, tidak bisa dijadikan hak perseorangan.

“Kalau pemerintah memanfaatkan laut untuk kepentingan umum itu sah. Asal sudah melalui prosedur yang jelas,” terangnya saat ditemui di Ama Hami.

Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Jaidun mengatakan, dari hasil pengukuran luas lahan pasar sudah sesuai. Dalam sertifikat tercantum luas lahan 50.000 meter persegi.

“Kami sudah mengukur dan mematok lahan milik pemerintah kota sesuai hak pakai nomor 27 tahun 2008. Di mana saat itu lahan ini masuk dalam Kelurahan Paruga,” bebernya.

Diakui, sebelumnya sudah dipasang patok di lahan tersebut. Namun tapal batasnya sudah hilang dan dipasang kembali. (nk/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka