Ketik disini

Ekonomi Bisnis

Tingkat Kepatuhan WP Masih Kurang

Bagikan

MATARAM – Kepatuhan wajib pajak (WP) di wilayah Nusa Tenggara (Nusra) dinilai masih kurang. Kepatuhan WP Nusra hanya 52,38 persen, masih di bawah kepatuhan WP secara nasional yang mencapai 62,28 persen.

a�?Memang biasanya tingkat kepatuhan WP di Nusra tidak pernah menembus 54 persen,a�? kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) Suparno saat Peringatan Hari Antikorupsi seDunia tahun 2016 di Kantor DJP Nusra kemarin.

Karenanya menurut dia, perlu ada dorongan untuk meningkatkan kepatuhan ini. A�Sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap pemasukan negara di sektor perpajakan. Jumlah rasio kepatuhan yaitu yang membayar dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dibandingkan dengan WP yang terdaftar masih stagnan.

Upaya meningkatkan kepatuhan ini harus dilakukan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak bisa meningkat. Apalagi kontribusi pajak dalam APBN hampir 75 persen. Artinya sebagian besar pembangunan di Indonesia ini dibiayai pajak.

a�?Untuk membiayai pembangunan, pengentasan kemiskinan serta mengatasi kesenjangan antardaerah mengandalkan melalui APBN atau instrumen fiskal,a�? kata Kepala Seksi Bimbingan penyuluhan DJP Nusra Ardi Nugroho.

Ia menjelaskan, berdasarkan distribusi per pulau, belanja APBD se-Bali Nusa Tenggara paling rendah dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Nilainya pada kisaran Rp 53,74 triliun. a�?Dengan PPh dan PPN menyumbang Rp 3,96 triliun dan dana transfer yang diterima Rp 38,8 triliun,a�? ujarnya.

Untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) didistribusikan pulau ataupun daerah. Selama ini penerimaan PPh dan PPN sebagian besar di Pulau Jawa. Namun Pulau Jawa hanya menerima hasil dari pajak dalam bentuk transfer. Sisanya terbagi ke seluruh kawasan di Indonesia.

Rendahnya kepatuhan WP di wilayah Nusra ini tercermin pada program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Program ini tidak sepenuhnya dimanfaatkan WP. Salah satu alasannya sejumlah WP khawatir bakal dikenakan sanksi administrasi dan ancaman kriminal pajak.

Saat ini amensti pajak berada di periode kedua yang akan berakhir pada 31 Desember mendatang. Jika periode kedua berakhir, tarif tebusan 3 persen akan naik menjadi 6 persen.

a�?Di mana berlaku repatriasi maupun hartanya di dalam negeri dibayarkan sebesar 5 persen dan terkena 10 persen jika harta itu tidak dilaporkan,a�? tegasnya. (nur/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka