Ketik disini

Sumbawa

Sumbawa Harus Bebas Korupsi

Bagikan

SUMBAWA – Tindak pidana korupsi bukan semata-mata menggunakan uang. Penempatan anggaran tidak benar juga termasuk tindak pidana korupsi. Demikian disampaikan Bupati Sumbawa HM Husni Djibril dalam kegiatan a�?Deklarasi Anti Korupsia�? di Kejaksaan Negeri Sumbawa, kemarin. Deklarasi anti korupsi pertama di Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia.

Deklarasi ini diikuti oleh semua kepala desa (kades) dan lurah se-Kabupaten Sumbawa. Dalam kegiatan ini, perwakilan kepala desa membacakan deklarasi dan diikuti oleh kades dan lurah. Setelah itu, dilakukan penandatanganan komitmen anti korupsi oleh perwakilan kades dan lurah. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Bupati Sumbawa HM Husni Djibril, Kajari Sumbawa Paryono, dan Ketua Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Erwin Indrapraja.

Setelah penandatanganan deklarasi itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan pengawalan dana desa. Hadir sebagai pembicara Kepala Inspektorat Sumbawa H Hasan Basri dan Kepala BPM-PD Sumbawa A�M Ikhsan Safitri.

Bupati Sumbawa HM Husni Djibril mengatakan, korupsi bukan hanya menggunakan dana. Kesalahan penempatan mata anggaran juga sudah termasuk korupsi. Dicontohkan, jika ada pengeluaran yang tidak tercatat, kemudian ada datang pemeriksaan, tidak mudah pemeriksa memercayai kades bersangkutan. Karena itu, diharapkan semua kepala desa sangat berhati-hati.

”Korupsi itu bukan hanya makan uang. Di samping pengelolaan keuangan tidak benar, administrasi yang tidak baik sama dengan penggunaan dana dengan tidak benar,” ujar bupati.

Dikatakan bupati, persoalan korupsi selalu menjadi perbincangan hangat. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih tinggi angka korupsinya. Korupsi sulit diberantas dan seolah-olah menjadi budaya. Hal ini terjadi karena berbagai hal, seperti minimnya penghasilan dibanding pengeluaran, budaya malu yang rendah serta sanksi yang masih rendah.

a�?Selain itu, kurangnya pengawasan hukum oleh kita semua diduga menjadi salah satu penyebab korupsi,a��a�� katanya.

Melalui deklarasi A�itu, bupati berharap semua pihak bisa terbuka dalam mengelola anggaran. Pihak desa juga harus tahu aturan. Setiap tahun selalu ada perubahan aturan mengenai keuangan daerah. Dana yang mengucur ke desa saat ini sangat besar. Petunjuk pelaksanaannya tetap saja ada. Namun, tetap saja ada temuan.

a�?Mungkin saja hal itu bukan karena kesengajaan. Bisa jadi karena proses administrasi yang tidak selesai,a��a�� kata bupati.

Administrasi yang tidak dilakukan dengan benar juga termasuk penyimpangan. Padahal kepala desa bersangkutan sudah jujur.

”Misalnya, dana Rp 100 juta sudah jelas arahnya. Tapi administrasi tidak clear, sama dengan korupsi. Sama nilainya,” kata bupati.

Selain itu, keberadaan perangkat daerah juga harus dimanfaatkan. Informasi yang diperoleh bupati, banyak kepala desa yang tidak memercayai bawahannya. Kepala desa langsung turun untuk berbelanja keperluan desa sendiri.

a�?Mustahil kepala desa itu bisa bekerja sendiri. Tapi jika memberikan kepercayaan kepada orang lain, tinggal mendidik dan mengarahkan, maka tidak akan pernah bersentuhan dengan korupsi,a��a�� katanya.

Kajari Sumbawa Paryono mengatakan, pihaknya mengajak semua pihak, khususnya Pemda Sumbawa sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Melalui momen deklarasi tersebut, pihaknya memelopori deklarasi anti korupsi yang diikuti oleh semua kades dan lurah se-Kabupaten Sumbawa. ”Ini komitmen awal menuju Sumbawa bebas korupsi,” katanya.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan masyarakat desa bisa diakomodir lebih baik. Penyerataan pembangunan bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Sehingga kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah sosial lainnya bisa diminimalisir. (run/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

 wholesale jerseys