Ketik disini

Sumbawa

Warga Gedor Kantor Bupati

Bagikan

SUMBAWA – Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Front Pemuda Peduli Keadilan (FPPK) Sumbawa menggedor kantor bupati Sumbawa, kemarin. Mereka menuntut keadilan karena Dinas PU Sumbawa dinilai menyeborot lahan di wilayah Tanjung Menangis milik Mulyadi.

Awalnya, massa melakukan konvoi menggunakan mobil pikap menuju kantor bupati. Sepanjang perjalanan, secara bergantian pimpinan aksi melakukan orasi. Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Di depan kantor bupati perwakilan demonstran, Abdul Hatap mengatakan Dinas PU telah melanggar aturan. Dinas PU membangun jalan melalui tanah milik Mulyadi. Pembangunannya dilakukan tanpa ada koordinasi dengan pemilik lahan.

”Pemilik lahan menyatakan dengan tegas tidak mengizinkan pembangunan jalan. Tapi Dinas PU tetap memaksakan diri dan membangun jalan tersebut,” ujarnya.

Pemilik lahan juga sudah melakukan komunikasi dengan Dinas PU untuk penyelesaian persoalan ini. Namun, higga saat ini belum ada penyelesaian. Bahkan, pembangunan jalan di tanah milik Mulyadi tetap dilakukan.

Karena itu, pihaknya meminta agar pemerintah memproses hukum oknum Dinas PU atas penyerobotan tersebut. Pihaknya juga meminta agar jalan yang membelah tanah milik Mulyadi untuk dibongkar. Demonstran juga meminta DPRD Sumbawa bisa memfasilitasi persoalan ini dan memberikan keadilan untuk rakyat. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, massa mengancam akan melakukan pemblokiran terhadap jalan tersebut.

Dalam aksi itu, massa ditemui oleh Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa Rahman Anshori. Kepada massa, Anshori mengatakan akan mendampingi massa untuk melakukan hearing terkait persoalan ini di DPRD Sumbawa. Dalam hal ini, Bagian Aset Setda Sumbawa dan Dinas PU Sumbawa akan bertemu dengan massa dalam hearing tersebut.

Massa kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Sumbawa. Di kantor wakil rakyat itu, massa kemudian difasilitasi oleh Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata. Kemudian massa dipertemukan dengan Lurah Brang Biji, Asisten II Setda Sumbawa, Kabag Aset Setda Sumbawa dan Kadis PU Sumbawa. Dalam pertemuan itu, massa kembali menyampaikan tuntutannya.

Terkait tuntutan demonstran, Lurah Brang Biji Lukman Muhktar mengatakan, awalnya dia mengetahui bahwa tanah tanah yang akan digunakan jalan SAMOTA semua bersertifikat. Kemudian ada pertemuan dengan para pihak tanggal 26 Juli 2016. Dimana para pihak menyetujui jalan tersebut untuk diluruskan.

”Sebelum mengadakan pengaspalan kami melakukan pertemuan dengan Asisten II pada tanggal 26 Agustus 2016 terkait dengan jalan akan di selesaikan oleh pemerintah dengan pemilik lahan,” terangnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Sumbawa Didi Darsani mengatakan, pihaknya pernah menyampaikan permasalahan ini ke Sekda Sumbawa. Pemerintah sudah membahas solusi alternatif jalan tersebut. Dinas PU Sumbawa menyatakan bahwa jalan tersebut sudah ada dalam peta Jalan SAMOTA.

Setelah itu, Kepala Dinas PU Sumbawa  A Rahim mengatakan, bahwa sudah dilakukan pembangunan badan jalan sejak tahun 2009. Dinas PU tidak mungkin membuat jalan tanpa didahului oleh adanya badan jalan.

Ketua DPRD Sumbawa Lalu Budi Suryata mengatakan, seharusnya pemerintah tidak membuat akses jalan di atas tanah bersertifikat milik Mulyadi. Seharusnya Dinas PU mencari alternatif lain sehingga tidak terjadi permasalahan. Karena itu, persoalan ini diharapkan segera diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

”Kita minta kepada kepala daerah dan Dinas PU agar segera mencari alternatif jalan lain dan kami segera kawal rekomendasi agar permasalahan tersebut cepat terselesaikan,” pungkasnya. (run/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka