Ketik disini

Headline Politika

Dewan Jangan Diam Aja!

Bagikan

MATARAM – Hujan lebat mengguyur Kota Mataram sepekan terakhir ini. Tingginya intensitas hujan menyebabkan sebagian besar ruas jalan utama hingga permukiman warga terendam air. Bahkan sejumlah tanggul-tanggul sungai roboh karena tak kuat menahan volume air.

Melihat hal ini, masyarakat yang menjadi korban tentunya sangat berharap ada perhatian lebih. Tidak hanya dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Namun juga wakil-wakil mereka yang duduk di legislatif. “Dewan sampai saat ini belum ada turun,” kata Kepala Lurah Kebun Sari H. Muhammad Faisal usai memantau tanggul sungai Jangkuk yang roboh, kemarin (15/12).

Mereka berharap, dewan yang turun langsung melihat kondisi masyarakat tidak hanya memberikan perhatian. Melainkan bisa lebih cepat memberikan pelayanan apa yang menjadi kebutuhan konstituennya. “Bisa lebih cepat sampaikan hingga tingkat pemerintah,” katanya.

Diakui, sebelum tanggul sungai roboh, sudah ada sejumlah titik tanggul yang tanahnya amblas. Menurutnya, pihak kelurahan sudah melaporkan hal tersebut kepada dinas terkait, namun tak diindahkan.

“Harapan kami agar segera diperbaiki agar tidak merembet,” paparnya. “Eh sebelum diperbaiki sudah amblas, retakannya bertambah,” tambah Faisal.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD NTB dapil Kota Mataram H Muzihir mengatakan, sebelumnya ia sudah turun langsung melihat kondisi warga korban banjir. ”Sudah, sudah dilihat kok,” katanya.

Menurutnya, Kota Mataram yang dilanda banjir bukan waktunya untuk saling tuding menyalahkan. Meski demikian perlu adanya perbaikan perencanaan ke depan. Bersama-sama menata kembali dan berkoordinasi antara pemerintah provinsi maupun kota Mataram.

“Jangan saling tuding, ayo kerja sama,” ajaknya.

Ketua Komisi III DPRD NTB H Johan Rosihan membenarkan, sudah bukan waktunya pejabat marah-marah saat banjir.

“Marah itu saat pengawasan proyek, banjir marah-marah tak selesaikan masalah,” ungkapnya.

Politisi PKS ini berpendapat, sudah seharusnya istilah kawasan Mataram Metro digaungkan kembali. Menurutnya, kawasan tersebut ditambah wilayah Gunungsari, Narmada, dan Labuapi belum dibahas dalam penataan kawasan secara detail. “Kita harap gubernur, wali kota, bupati duduk bersama bagaimana cara penanganan kota. Kota ini selain administratif juga ibukota provinsi,” katanya.

Johan juga menyinggung, kejadian bencana tak terduga seperti ini seharusnya dipermudah dengan bantuan dana yang disalurkan pada masyarakat. Apalagi ada dana tak terduga dalam APBD tahun 2016 sebesar Rp 5 miliar. “Sayangnya, selama ini sulit dicairkan ketika ada bencana,” pungkasnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka