Ketik disini

Headline NTB

Pansus akan Lakukan Pembahasan Khusus

Bagikan

MATARAMA�– Persoalan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika tidak hanya terkait sengketa lahan 109 hektare. Tapi juga banyak persoalan mendasar yang harus segera dipersiapkan sebelum pembangunan dimulai tahun depan. a�?Banyak hal yang perlu kita siapkan,a�? kata Sekretaris Pansus Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Yek Agil, kemarin.

Permasalahan seperti penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang memadai menjadi soal penting, karena bagaimana pun pengembangan kawasan harus bisa membuat kesejahteraan warga sekitar meningkat. Jangan sampai warga lokal hanya bisa menjadi penonton, untuk itu warga harus dilibatkan sebagai bagain penting dalam pengembangan kawasan ekonomi.

A� a�?Kita ingin memastikan orang pertama yang merasakan pembangunan adalah masyarakat sekitar,a�? kata politisi PKS ini.

Tapi di sisi lain, sering kali terjadi gap antara kebutuhan tenaga kerja perushaan dengan keterampilan warga lokal. Sehingga dalam hal ini pemerintah wajib hadir untuk memfasilitasi warganya agar bisa terserap sebagai pekerja. Meski pada akhirnya tidak semua tenaga kerja harus dari warga sekitar, tapi paling tidak ada kebijakan untuk memprioritaskan mereka.

a�?Harus dipersiapkan dari awal SDM yang dibutuhkan,a�? katanya.

Selain persoalan itu, juga harus dipastikan bahwa beroperasinya KEK Mandalika ini akan memberikan keuntungan secara langsung kepada pemerintah daerah. Misalnya PT Indonesia Tourism Development Corporate (ITDC) memberikan golden share kepada Pemprov NTB yang disetor ke kas daerah setiap tahun. a�?Usulan ini perlu kita bahas mulai sekarang sebelum beroperasi,a�? katanya.

Persiapan lain yang perlu dimatangkan adalah pemerintah harus memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada setiap investor yang mau menanamkan modal di KEK Mandalika. Meski demikian kemudahan dalam hal ini juga tidak bertentangan dengan program pemerintah.

Untuk membahas itu semua, minggu depan Pansus Percepatan KEK Mandalika akan memanggil semua pihak terkait seperti PT ITDC, akademisi, pemerintah provinsi, kabupaten, pelaku pariwisata, kemudian warga di sekitar lokasi. a�?Kita akan bicara banyak hal, karena Pansus tidak hanya bicara masalah lahan,a�? ujarnya.

Walau demikian, penuntasan masalah lahan 109 hektare juga dianggap sangat penting untuk segera dituntaskan tim yang sudah dibentuk. Dewan dalam hal ini tidak akan secara spesifik membahas masalah lahan tersebut, tapi akan tetap masuk sebagai salah satu agenda yang akan dikupas. (ili)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka