Ketik disini

Praya

Tak Perlu Revisi Perda RTRW

Bagikan

PRAYA – Pembangunan kantor bupati di lahan PTP milik Dinas Perkebunan NTB di Desa Puyung, Jonggat Lombok Tengah (Loteng), dilakukan tanpa merevisi Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang, Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW). Cukup mendisain ulang tata letak kantor bupati saja.

a�?Selebihnya, tetap jalan seperti biasa, sesuai rencana awal pembangunan,a�? kata Kepala Bappeda Loteng HL Satria Atmawinata, kemarin (15/12).

Redesain, kata Miq Ewin-panggilan akrabnya-menyangkut tata letak bangunan, dengan posisi lahan. Awalnya, desain bangunan kantor bupati disiapkan di lahan 2,5 hektare (ha). Namun, berubah setelah provinsi memberikan jawaban untuk menghibahkan lahannya di PTP Puyung seluas 10 ha. Kendati demikian, bentuk bangunannya sama.

Kendati demikian, ia memastikan bangunan kantor bupati, bisa lebih megah dan mewah dari rencana awal. Termasuk, bangunan kantor dinas dan instansi lainnya. a�?Harapannya, alur birokrasi pemerintah bisa dipersingkat,a�? kata Miq Ewin.

Berbicara Perda RTRW, lanjut Miq Ewin tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena, payung hukum tersebut, tidak harus direvisi. Alasannya, wilayah Puyung masuk dalam perkotaan Praya, pusat pemerintahan dan pendidikan. Begitu kantor bupati terbangun, maka terjawab sudah isi dari Perda yang dimaksud.

a�?Kemungkinan besar, kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM pun akan dipindah ke komplek kantor bupati,a�? kata Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng HL Herdan, terpisah.

Sementara, kantor Dinas PU dan ESDM yang ada saat ini, tambah Herdan akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit internasional, perguruan tinggi kedokteran dan keperawatan oleh PT Royal Australian. a�?Seperti itulah rancangan dan rencananya,a�? kata Herdan.(dss/r2)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka