Ketik disini

Metropolis

Tangkap Benih Lobster Tetap Haram

Bagikan

MATARAM – Usulan Pemprov NTB untuk merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster ditolak mentah-mentah . Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan tidak akan melakukan perubahan terhadap aturan yang melarang menangkap benih Lobster tersebut.

” Untuk revisi tidak ada,” tegas Susi saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Teluk Awang Lombok Tengah, Kamis (15/12).

Kebijakan pelarangan menangkap benih lobster berukuran di bawah 8 cm tetap berlaku. Nelayan tetap dilarang melakukan penangkapan. Meski beberapa nelayan memita agar Menteri Susi sedikit melunak dengan membiarkan warga menangkap untuk budidaya, Susi tetap menolak. Sebab celah itu sangat rentan dimanfaatkan para pengepul dan pihak perusahaan untuk mengirim benih lobster ke luar negeri.

Maka sebagai bentuk kompensasi atas kebijkan ini, menteri nyentrik ini menjanjikan program bantuan kepada para nelayan agar tidak lagi menangkap benih lobster. Seperti program-program seperti budidaya rumput laut.

Ia mengatakan, dirinya tahu bahwa penangkapan benih terus terjadi di Lombok menjadi sumber penghidupan warga. Akan tetapi ia meminta warga berpikir ulang, satu benih yang ditangkap dengan harga Rp 30 ribu, bila dibiarkan hidup di laut selama dua sampai tiga bulan tanpa diberikan makan, lobster yang sebelumnya 5 gram berubah menjadi 200 gram, maka nilai jualnya akan lebih tinggi, per ekor bisa dijual Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu. ”Lalu kenapa yang tiga ratus ribu dikasi ke orang Vietnam,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Lombok harus bersyukur memiliki pembenihan lobster secara alami, tanpa mengeluarkan biaya. Jika nelayan sedikit bersabar, maka keuntungan yang didapatkan akan sangat besar tanpa harus mengeluarkan biaya.

Memang benar jika dibiarkan sebagian benih akan mati di laut, tetapi untungnya lebih besar, yang merasakan adalah nelayan sendiri. Seandainya ada 400 ribu ekor benih dikalikan harga Rp 200 ribu per ekor, maka omsetnya mencapai Rp 800 miliar. Pihak yang menikmati keuntungan besar itu adalah para pengusaha, sementara nelayan hanya mendapat sedikit.

Ia ingin dengan kewenangan yang dimiliki, masyarakat nelayan di Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi jika benih ini terus diambil maka 10 tahun lagi sudah tidak ada, generasi selanjutnya tidak akan bisa menikmati.

Ia menyebutkan tahun 1996 hingga 2000-an jumlah benih lobster yang diekspor mencapai 6.000-8.000 ton per tahun. Tapi sekarang hanya 300 ton saja. Tapi Vietnam yang tidak punya benih Lobster mereka bisa mengekpor 6-8 ribu ton per tahun. ”Dari mana mereka bisa mendapatkan Lobster, ternyata dikirim dari Lombok sini,” katanya.

Menurutnya, nelayan mestinya bersabar agar tidak kufur terhadap nikmat Tuhan yang telah diberikan dengan kekayaan alam yang dimiliki. Jika tidak bersabar dan kufur terhadap nikmat maka orang tersebut akan bertambah miskin. Maka jalan satu-satunya adalah menunggu dua sampai tiga bulan.

”Tuhan yang menjaga Tuhan yang kasi makan, tidak perlu susah-susah, dikasi bibit lobster tidak perlu beli, yang diperlukan apa? Sabar,” katanya.

Di hadapan para nelayan Susi mengaku pemerintah memiliki komitmen yang kuat, jika nelayan mau tidak menangkap benih lobster Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan yang diperlukan agar bisa tetap punya penghasilan memadai.

Ia mengaku hanya bisa mengimbau, dan saat ini kementerian masih berbaik hati karena yang ditangkap hanya pengepul yang mengirim ke luar negeri, bukan nelayan. Jika mengacu pada undang-undang, benih lobster itu merupakan flasma nutfah yang tidak boleh diambil atau diperjualbelikan. Karena itu termasuk tindakan yang dapat merusak alam.

Meski demikian, warga tetap meminta agar Menteri Susi sedikit memberikan kelonggaran. Seperti Hafisah, salah seorang nelayan setempat meminta agar tetap diberikan menangkap benih untuk budidaya. Kepada menteri ia mengungkapkan, penangkapan benih lobster telah meningkatkan penghasilan nelayan, tapi sejak pelarangan mereka kesulitan mendapatkan uang.

”Tolong kami diberikan (menangkap) untuk budidaya saja,” harapnya.

Kepala Dinas Kelutan dan Perikanan NTB Lalu Hamdi mengatakan, pemprov memang sudah mengusulkan agar ada revisi terhadap peraturan KP No 1/2015. Tapi karena menteri menegaskan tidak akan merubah, maka pemerintah daerah mau tidak mau harus tetap melaksanakan aturan yang ada. ”Kita tegakkan aturan,” katanya.

Sementara Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi mengharapkan ada kompensasi terhadap kebijakan tersebut untuk mengatasi dampak yang dirasakan warga. Ia yakin kedatangan Menteri Susi membawa angin segar bagi NTB, meski ada permasalahan yang masih mengganjal. Ia berharap warga bisa menyelesaikan melalui perangkat resmi. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka