Ketik disini

Politika

Dewan Sarankan Normalisasi Sungai

Bagikan

MATARAM – Sejumlah anggota DPRD NTB kembali menyoroti Kota Mataram yang tergenang air akibat hujan belum lama ini.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB H MNS Kasdiono, setelah ia turun ke konstituennya di Kekalik, banjir terjadi akibat saluran drainase yang tidak lancar.

Kata dia, banjir juga karena tersumbatnya saluran oleh sampah-sampah yang dibuang masyarakat sembarangan. Selain itu masih adanya pengerasan tanah yang dilalui pipa air minum tidak tuntas. “Sisi lain drainase mampet, pipa air yang ditanam tidak dikeraskan tanahnya dengan benar, kita juga masih buang sampah sembarangan,” kata politisi Demokrat ini.

Karena itu, langkah cepat dan tepat yang harus dilakukan adalah normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dan diri sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Terkait saran ini, pihak mengaku telah menyampaikan langsung kepada Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. “Tinggal eksekutornya harus bergerak,” ucap Kasdiono.

Menyinggung dugaan banjir akibat pembangunan di kota yang kian marak tanpa memperhatikan tata ruang,A� Kasdiono tak banyak berkomentar. Menurutnya pembangunan tersebut sudah terjadi, namun ke depan bisa dibenahi. Tetapi saat ini yang perlu diperhatikan dan penanganan adalah normalisasi sungai. “Pembangunan itu penting, tapi menjaga dampak dari pembangunan juga penting,” tukasnya.

Sementara itu anggota Komisi II DPRD NTB H Hamja menilai, jika pemanfaatan APBD dan APBN kurang dari 50 persen untuk drainase maka tidak akan terjadi banjir. Artinya, selama ini proyek perbaikan jalan terkesan seperti tambal sulam. Tiap tahun dilakukan perbaikan tiada henti, sehingga dianggap proyek untuk mengejar keuntungan semata. “Kalau dibuat sesuai standar konsultan, tidak akan tiap tahun perbaiki jalan terus, bahan yang digunakan juga harus sesuai spesifikasinya,” kata politisi Gerindra ini.

Anggota Komisi II DPRD NTB lainnya Guntur Halba menambahkan, banjir terjadi akibat pemerintah terlalu mudahnya memberikan perizinan pembangunan. Tanpa memperhatikan tata ruang dan wilayahnya. “Perizinan ini yang buat banjir,” ujarnya.

Menurutnya, perizinan pembangunan terkesan dipermudah asal ada dana yang dimiliki meski mengetahui itu melanggar tata ruang. Sementara yang benar, dipersulit lantaran tak memiliki dana. “Istilahnya kepeng bedoq, sudah tahu melanggar masih diberi ijin,” tegasnya.

Kata dia, jika pemerintah tetap begini, maka Kota Mataram bisa lebih parah. Karena itu, ke depan pemerintah kota harus tegas menerapkan peraturan daerahnya. Di mana proses perizinan IMB harus mengacu pada perda tersebut.

“Prosesnya juga harus transparan dan akuntabel,” tandasnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka