Ketik disini

Headline Politika

Amin dan Kasdiono Beda Pendapat

Bagikan

MATARAM – Pemberlakukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 9/2016 masih menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit pejabat publik dari kalangan dewan menilai aturan itu tidak adil. Tak sedikit pula yang melihat PKPU sebagai peluang besar untuk berkompetisi.

a�?Manfaatkan (PKPU 9/2016, Red) jadi peluang untuk berkompetisi,a�? ujar Wakil Gubernur NTB H Muh Amin, Sabtu (17/12).

Seperti diketahui, PKPU 9/2016 hanya memberikan hak cuti kepada kepala daerah yang akan maju menjadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota selama masih dalam satu provinsi. Sementara, TNI/Polri, PNS, Lurah/Desa, DPR, DPD, dan DPRD, serta penyelenggara pemilu (KPU/Bawasalu) harus mengundurkan diri.

Artinya, tidak menutup kemungkinan semakin banyak kepala daerah memantapkan diri untuk maju mengikuti perhelatan Pilkada serentak di NTB 2018.

Menurut Amin itu tidak menjadi masalah, semakin banyak calon yang maju maka perhelatan Pilkada akan semakin meriah. a�?Kita tidak kehilangan kader putera-puteri terbaik dan memiliki peluang serta potensi,a�? terang Amin.

Perlu menjadi perhatian, kata dia, meski itu menjadi amunisi kepala daerah untuk maju, tidak serta merta mudah diikuti. Karena ikut berkompetisi juga tidak gampang. Tidak hanya mencari dukungan parpol atau masyarakat. Melainkan memerlukan waktu dan dana yang cukup besar pula untuk disediakan.

a�?Saya kira tetap butuh perhitungan,a�? ungkap Ketua DPW Partai NasDem NTB tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Fraksi Demokrat H MNS Kasdiono beda pendapat. Antar kepala daerah dengan anggota dewan sama-sama memegang jabatan publik. Tidak seharusnya ada perbedaan hak untuk maju dalam Pilkada. a�?Start sama-sama pejabat publik, finish pun juga harus sama. Sama-sama cuti atau sama-sama mundur,a�? ungkapnya.

Memang PKPU 9/2016 ditetapkan oleh DPR RI. Namun kata dia, seharusnya dewan di Senayan memperhatikan ke daerah. Sebagai pihak yang melaksanakan Pilkada tersebut. a�?Mashab yang digunakan DPR RI beda dengan kita,a�? ujarnya.

Di daerah, kata dia, mashab yang digunakan adalah UU Nomor 32/2014. Di mana DPRD bersama pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur sebagai penyelenggara daerah. a�?Berada di kotak yang sama, ya harus sama perlakuannya,a�? tandas Kasdiono. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka