Ketik disini

Bima - Dompu

JPU Ajukan Banding

Bagikan

KOTA BIMAA� -A� Jaksa penuntut umum (JPU) memutuskan banding atas kasus korupsi pengadaan lahan pemerintah Kota Bima. JPU banding lantaran vonis majelis hakim terhadap Syahrullah selaku terdakwa terlalu ringan. Syahrullah divonis dua tahun penjara, dari tuntutan JPU 7 tahun enam bulan.

Kasi Intel Kejari Bima Lalu Muhamad Rasydi menjelaskan, JPU dalam tuntutannya menjelaskan bahwa mantan Asisten I Setda Kota Bima melanggar pasal dua UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindah Pidana Korupsi (Tipikor). Ancaman hukumannya tujuh tahun enam bulan penjara. Denda sebesar Rp 200 juta. Subsider enam bulan penjara, denda Rp 651 satu juta.

“Kami mengajukan banding karena hakim memvonis terdakwa melanggar pasal tiga. Sementara tuntutan kami, Syahrullah dianggap melanggar pasal dua UU Korupsi,” jelasnya pada Radar Tambora (Lombok Post Group), kemarin.

Ditegaskan Rasydi, kasus korupsi pengadaan lahan Pemerintah Kota Bima sudah mendapat hasil audit dari BPKP Mataram. Dengan jumlah kerugian negara Rp 685 juta.

“Kerugian negara dalam kasus ini sudah jelas. Kami akan tetap berjuang, bagaimana terdakwa bisa dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan,” tegasnya.

Sementara penasehat hukum Syahrullah, Syarifuddin Lakuy mengaku masih akan melakukan rapat tim. Untuk menentukan apakah akan menerima putusan majelis hakim atau justru akan mengajukan banding.

“Besok kami rencananya akan rapat tim penasehat hukum untuk menentukan apakah menerima atau mengajukan banding seperti JPU,” jelasnya pada Radar Tambora (Lombok Post Group), Minggu (18/12).

Diakui Syarifuddin Lakuy bahwa putusan majelis hakim terkait pengembalian keuangan negara menjadi prioritas. Serta akan mematuhi putusan tersebut. Kliennya melakukan pengembalian sesuai dengan mekanisme pengembalian secara bertahap.

“Kalau JPU banding, itu haknya mereka. Kami diberikan waktu selama tujuh hari untuk menentukan sikap dari majelis hakim,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya,Syahrullahtersangkut kasus korupsi pengadaan lahan Pemerintah Kota Bima tahun 2013. Luas tanah yang dibeli 20,7 are, dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 685 juta. Pada Rabu (14/12) Syahrullah divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Mataram. (yet/r4)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka