Ketik disini

Sudut Pandang

Kepala Daerah Sensitif

Bagikan

KATA A�sensitif sangat mungkin bermakna atau dimaknai ganda oleh setiap orang. Netralitas kata sensitif membuatnya dapat ditempatkan dalam beragam konteks, yaitu kata yang cocok untuk hal positif, tapi tidak salah bila disandingkan dengan aktivitas berkonotasi negatif.

Tulisan ini ingin menempatkan kata sensitif dalam konotasi positif. Sensitif yang bermakna positif dalam konteks kepemimpinan lebih bermakna sosial, yaitu sikap yang bersumber dari kepekaan personal terhadap kejadian sosial (di luar diri) yang berhubungan dengan eksistensinya sebagai penguasa (pemimpin).

Pemimpin seperti kepala daerah yang memimpin banyak rakyat denganA� wilayah tanggungjawab yang begitu luas memungkinkan sang pemimpin untuk menemukan beragam persoalan selama memimpin. Kepala daerah yang sensitif dipastikan memiliki kepekaan terhadap setiap persoalan yang ditemuinya. Sensitif dalam konteks positif bermakna adanya kepekaan seorang kepala daerah terhadap persoalan yang sedang dihadapi rakyatnya.

Kepala daerah sensitif selalu cepat merespon setiap persoalan rakyatnya. Ukuran sensitif dan tidaknya seorang pemimpin dinilai dari ada atau tidaknya respon terhadap persoalan rakyatnya, atau cepat dan lambatnya dia merespon permasalahan warga yang dipimpinnya. Sensitif dalam konteks seperti ini lebih berdimensi reaktif. Namun sifat sensitif juga dapat diaplikasikan dalam konteks prefentif.

Seorang pemimpin yang memiliki tingkat kepekaan tinggi, akan mampu memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dengan kemampuan ini, pemimpin akan mengerjakan program yang sangat antisipatif dan penuh perhitungan dengan menekan tingkat risiko seminimal mungkin.

Kepala daerah tidak boleh mati rasa karena dia harus cerdas dan sensitif dengan seluruh persoalan daerahnya. Sikap sensitif idealnya harus ada sejak proses pencalonan menjadi kepala daerah dimulai, atau bahkan jauh hari sebelumnya. Kehadiran sikap ini (sensitif) sejak awal akan membantu seorang calon kepala daerah untuk cerdas menyusun visi, misi, dan program strateginya. Kampanye yang dilakukannya tidak keluar dari isu-isu strategis yang dihadapi daerah, sehingga semua tawaran programnya dipastikan solutif dalam menjawab persoalan yang sedang dihadapi daerah.

Bila calon kepala daerah adalah pendatang baru, maka dia bisa menawarkan konsep solutif dalam kampanye atau debat yang diikutinya. Di samping itu, calon kepala daerah sensitif juga bisa a�?menyeranga�? atau mengkritik kebijakan kepala daerah incumbent dengan sangat reasonable karena diperkuat dengan data yang dimilikinya.

Syarat menjadi kepala daerah sensitif antara lain harus ada kesediaan untuk mendengar keluhan rakyatnya dan kerelaan untuk berobservasi permasalahan yang muncul di wilayahnya. Kepala daerah yang baik tidak hanya berwawasan (pintar), tetapi juga a�?berkawasana�? (menguasai dan memahami wilayah dan persoalannya).

Semua informasi harus didengar, entah dari mana pun sumbernya. Persoalan kebenaran atau keyakinan atas informasi tersebut akan diputuskan setelah melakukanA� pertimbangan dan analisis yang komprehensif. Tidak jarang pemimpin yang hanya mempercayai dan mau mendengar informasi dari pihak tertentu, sembari mengabaikan atau bernegatif thinking pada kelompok yang lain.

Pemimpin atau kepala daerah dengan sikap seperti ini diprediksi tidak akan memiliki sikap sensitif yang berdimensi positif, tetapi besar kemungkinan sensitifnya hanya berdimensi negatif. Dia akan selalu bersensitif negatif pada orang-orang yang dia curigai. Pemimpin yang diskriminatif seperti ini akan selalu kehilangan waktu produktifnya karena diambil oleh upaya unproductive-nya untuk menelusuri informasi negatit tentang a�?lawana�� politiknya atau siapapun yang masuk kategori a�?musuha�? baginya.

Banyak terobosan yang dilakukan pemimpin karena terinspirasi dari kejadian yang diketahuinya, atau dari informasi yang diperolehnya. Sebagian waktunya dihabiskan untuk mengolah informasi yang diperoleh atau fakta yang dilihat menjadi suatu kebijakan. Kebijakan yang berbasis fakta dan persoalan di lapangan akan menjadi kebijakan yang solutif dan bermanfaat. Pemimpin yang ideal harus mengambil mekanisme seperti ini dalam menformulasi suatu kebijakan. Tapi tidak sedikit pemimpin yang tahu informasi, melihat persoalan, tetapi tidak sampai menggerakkan rasa sensitifnya untuk memandu kebijakan yang tepat dan solutif.

Kepala daerah yang sensitif adalah pemimpin yang fokus untuk memikirkan dan mengurus daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Tidak sensitifnya kepala daerah antara lain disebabkan oleh bercabangnya pikiran yang bersangkutan. Apalagi sang pemimpin daerah memiliki obsesi dan hendak mengejar target-target di luar daerah yang dipimpinnya.

Kosentrasi atau sensitifitas seseorang terhadap sesuatu dipengaruhi oleh seberapa jauh perhatian dan keinginannya terhadap objek. Bila seorang lelaki tertarik pada seorang gadis, maka dipastikan bahwa gadis tersebut selalu hadir dalam pikirannya. Apapun informasi atau fakta tentang gadis tersebut selalu sensitif bagi dirinya, sehingga dia akan senantiasa berusaha untuk berpikir, mencari, mendatangi dan melakukan banyak hal untuk mendapatkannya atau paling tidak untuk dekat atau sekedar untuk berkomunikasi dengannya.

Seorang kepala daerah yang tertarik dengan hal di luar daerahnya, sangat mungkin akan tereduksi rasa sensitifitasnya terhadap daerah yang sedang dipimpin. Besarnya keinginan untuk meraih sesuatu yang lebih besar di luar jabatan yang sedang diemban, membuat kepala daerah lebih sensitif dengan isu di luar daerahnya, lebih sensitif dengan warga (pemilih) di luar wilayah kekuasaan saat ini, sehingga yang bersangkutan akan tertarik untuk mendatanginya dan mencurahkan sebagian besar energi yang dimilikinya.

Fenomena seperti ini harus diingatkan pada kepala daerah (bupati atau walikota) yang akan mengadu nasib politik di pentas pimilihan gubernur (pilgub). Rakyat harus tetap kritis dalam melihat persoalan ini, agar bisa mengawal perilaku politik kepala daerahnya yang hendak berekspansi kekuasaan di level yang lebih tinggi. Bersikap kritis terhadap hal ini bukan berarti kita menghalangi hak politik bupati/walikota untuk menjadi gubernur. Kita hanya ingin kepala daerah tetap fokus dan selalu sensitif terhadap persoalan yang dihadapi oleh warga dan daerahnya, karena mereka dipilih untuk memimpin dalam jangka waktu lima tahun.

Bila harapan tulus rakyat seperti ini tidak kunjung diwujudkan oleh kepala daerah maka sangat mungkin pilgub akan menjadi a�?arena pengadilana�? (punish) bagi yang bersangkutan dengan cara tidak memilihnya. A�(r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka