Ketik disini

Metropolis

TGB Sebut Ali BD Bupati “Gaib”

Bagikan

MATARAM – Bukan Ali BD namanya jika tidak buat kontroversi. Bupati Lombok Timur ini kembali membuat Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi geleng-geleng kepala. Hal ini disebabkan karena ia tidak hadir dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 di kantor Gubernur NTB, kemarin (19/12).

Di saat para bupati dan wali kota yang lain hadir untuk menerima DIPA, Ali BD hanya mengirim Sekretaris Bappeda Lombok Timur. a�?Lombok Timur selalu menjadi makhluk gaib,a�? kata Gubernur menyindir sang bupati yang jarang hadir dalam pertemuan resmi.

Saat memberikan sambutan penyerahan DIPA tahun 2017, TGB menanyakan besaran pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota kepada para kepala daerah, baik bupati, wakil bupati dan wali kota yangA� hadir. Tapi saat menanyakan informasi PAD Pemda Lombok Timur, tidak ada pejabat tinggi yang hadir, baik bupati, wakil bupati. Ia pun menanyakan apakah ada Sekda Lombok Timur, pejabat eselon II, eselon III atau pejabat eselon IV yang hadir, dan hanya diwakili Sekretaris Bappeda Lotim.

a�?Mana bupati, wakil bupati, sekda, eselon II, eselon III dan eselon IV ada,a�? tanya TGB disambut tawa undangan yang hadir dalam pertemuan itu.

TGB mengatakan, sesuai amanah Presiden anggaran yang diterima daerah harus dimaksimalkan dan digunakan dengan tepat. Jangan ada satu rupiah pun dana yang dikorupsi. Hal ini harus menjadi semangat semua pihak agar melaksanakan anggaran dengan sebaik-baiknya.A� a�?Kita arahkan anggaran ini untuk pembangunan secara maksimal. Semua anggaran bisa dilaksanakan dengan baik,a�? katanya.

Tahun 2017 dana desa meningkat sekitar Rp 200 miliar, dari Rp 677 miliar menjadi Rp 865 miliar. Daerah yang paling banyak mendapatkan alokasi dana desa adalah Kabupaten Lombok Timur sebesar RpA� 209 miliar. Untuk itu, ia meminta kepada Pemkab Lombok Timur memperhatikan masalah ini. a�?Dalam Alquran itu alam ada dua, ada alam gaib dan ada yang kelihatan. Jangan di alam gaib teruslah, sekali-kali pindah ke alam nyata, karena kita bekerja di alam nyata membangun daerah kita,a�? sindir TGB kepada Ali BD.

Ia juga meminta kepada para bupati untuk mencermati penggunaan dana desa ini. Perangkat pemerintahan desa harus dipastikan dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta menghasilkan sesuatu untuk peningkatan pembangunan di desa. Banyak lembaga yang siap memberikan pendampingan, dan sosialisasi kepada pemerintah desa agar tidak salah dalam penggunaan dana.

Mengakhiri sambutannya, TGB mengajak para bupati dan wali kota di NTB memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB, bersama-sama membangun NTB lebih baik. a�?Kalau kita bersinergi maka akan semakin bagus bagi pembangunan NTB,a�? tegasnya.

Terkait ketidakhadirian Ali BD, Sekda NTB H Rosiady Sayuti mengatakan, karakter Bupati Lombok Timur memang seperti itu. Tapi dalam hal ini Pemprov NTB juga tidak main-main. Karena bisa saja pemprov memberikan sanksi sebatas kewenangan yang dimiliki.

a�?Ya dipertimbangkan (sanksi), paling tidak dana transfernya kita tunda,a�? kata Rosiady.

Menurutnya, penundaan tersebut merupakan sesuatu yang memungkinkan. Sebab ada dana yang harus tetap kita kirimkan dari dana bagi hasil. Hal ini dilakukan jika ada sesuatu yang mengharuskan membuat penundaan, tergantung kebijakan gubernur. a�?Supaya menjadi pelajaran bagi yang lain,a�? katanya.

Penyerahan DIPA ini menjadi prosesi yang ditekankan oleh Presiden agar semua kepala daerah wajib hadir. Karena dalam proses penyerahan inilah gubernur akan menyampaikan pesan dari Presiden di Jakarta. a�?Kalau tidak ada tidak bisa mendengar langsung arahan beliau, artinya sangat penting,a�? tandasnya.

Saat dikonfirmasi Kabag Humas dan Protokol Setda Lotim Ahmad Subhan mengatakan, undangan yang dikirim via email dari pemprov masuk ke spam, bukan inbox. Sehingga Kasubag Tata Usaha (TU) baru mengetahui ada undangan dikirim via email setelah pihak Pemprov NTB meminta konfirmasi kahadiran Bupati Lotim sekitar pukul 09.00 Wita, kemarin.

Kata Subhan, email itu kemudian langsung di print dan disampaikan ke bupati. Akhirnya bupati meminta Kepala Bappeda untuk mewakili. “Jadi surat apapun tidak ada yang terlambat penyelesaian oleh bupati. Tadi bupati tidak bisa hadir, di samping surat terlambat, karena ada acara sudah teragenda dengan masyarakat sehingga diwakilkan kepada Kepala Bappeda,” pungkasnya. (ili/ton)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka