Ketik disini

Sumbawa

Nasabah Bank BTPN Protes

Bagikan

SUMBAWA – Nasabah Bank BTPN Cabang Sumbawa Tuti Kirana bersama suaminya Ian Amir protes ke kantor Bank BTPN Sumbawa, kemarin(20/12). Kedatangannya untuk melakukan protes dan mempertanyakan perihal pelelangan aset tanah seluas 2 are dan telah berdiri bangunan di area PPN Bukit Indah, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa yang sebelumnya dijadikan agunan kreditnya.

Di lantai dua kantor yang beralamat di Jalan Garuda, Kelurahan Lempeh itu pasangan suami istri ini menyampaikan kekecewaan dan protesnya kepada pihak manajemen bank. Keduanya merasa telah dicurangi pihak bank karena dianggap telah melakukan pelelangan asetnya secara sepihak tanpa persetujuannya. Nilai lelang aset tersebut juga dianggap sangat tidak pantas.

Kepada wartawan Tuti Kirana yang didampingi suami menceritakan bahwa dirinya telah menjadi nasabah bank BTPN sejak bank tersebut mulai beroperasi di Kabupaten Sumbawa. Bahkan dalam beberapa kali peminjaman, oleh pihak bank dikategorikan sebagai salah satu nasabah terbaik. Hanya saja pada peminjaman kredit usaha terakhir yang dibuka tahun 2015 lalu dengan nilai nominal kredit Rp 345 juta durasi 4 tahun, angsuran bulanan Rp 11 juta, usahanya mulai melemah. Sehingga sejak November 2015 lalu angsuran kreditnya tidak bisa dipenuhi sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak bank. Setiap kali pembayaran diakui selalu kurang dari Rp 11 juta.

a�?Posisi usaha kami sedang melemah kami akui. Sehingga tidak bisa membayar angsuran sesuai kesepakatan. Tapi sebagai iktikad baik, kami selalu membayar angsuran dengan sebatas kemampuan kami,a�? katanya.

Oleh pihak bank kondisi ini dianggap sebuah kredit macet. Sehingga setelah melalui berbagai proses termasuk negosiasi, pihak bank memutuskan melakukan pelelangan aset. Terakhir pihak bank menerbitkan surat pemberitahuan lelang pada 24 November 2016 lalu kepada nasabah bersangkutan. Isinya memberitahukan bahwa proses lelang akan dilakukan pada 1 Desember 2016.

Mendapat surat tersebut Tuti Kirana bersama suami berangkat ke kantor BTPN pusat di Jakarta untuk melakukan negosiasi. Oleh pihak BTPN pusat diberikan kelonggaran nasabah untuk membayar di bawah angsuran yang semestinya dan memberikan kesempatan pelunasan hingga 30 Desember 2016. Hanya saja kesepakatan tersebut telat diketahui kantor cabang Sumbawa dan proses lelang melalui kantor lelang Bima telah berlangsung.

a�?Ini yang membuat kami sangat kecewa dan kesal.A� Kami sudah diberi kelonggaran oleh kantor pusat, tapi di cabang justru tetap dilakukan lelang padahal batas akhir yang diberikan kantor pusat belum berakhir. Kami tentu tidak mau menerima proses ini dan kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum,a�? kata Ian Amir.

Regional Recovery Manager BTPN Sumbawa Agung Adiyatnyata menanggapi santai protes tersebut. Dia menceritakan, dari awal pihak bank telah membantu dengan memberikan kredit. Namun di dalam perjalanan terjadi kredit macet sehingga pihak bank melaksanakan tindakan sesuai prosedur.

Macetnya pembayaran kredit nasabah bersangkutan diakui sejak akhir tahun lalu. Penyetorannya selalu kurang dari total setoran yang telah disepekati.

Sesuai aturan perusahaan ketika selama enam bulan berturut-turut tidak ada pembayaran sama sekali atau setoran kredit tidak sesuai angsuran maka dianggap macet. Sehingga pihak perusahaan melakukan tindakan sesuai prosedur. Termasuk melakukan pelelangan aset. Namun sebelum dilakukan pelelangan, Agung memastikan pihaknya telah melakukan berbagai mekanise sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan.

Terkait nilai lelang yang dianggap tidak pantas, hal itu tidak menjadi kewenangan pihak bank. Karena setiap pelaksanaan selalu diajukan lebih dulu ke Balai Lelang. Balai Lelang akan mengeluarkan limit dan jadwal lelang. Pada saat dikeluarkan jadwal lelang diumumkan di koran termasuk pemberitahuan lelang kepada debitur, kapan akan dilakukan lelang.

Khusus untuk aset yang telah dilelang ini, Agung mengakui sebenarnya telah tiga kali dilakukan lelang. Hanya saja pada lelang pertama dan kedua tidak lalu. sehingga limit harganya turun hingga angka Rp 115 juta.

a�?Yang pasti kami melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada. Sangat tidak mungkin kita mengambil risiko melakukan lelang tidak sesuai prosedur. Tapi kalau memang debitur bersangkutan akan melakukan gugatan hukum, maka kami siap tentunya dengan data-data yang ada di kami,a�? tegasnya. (aen/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka