Ketik disini

Politika

Akademisi Sarankan Judicial Review

Bagikan

MATARAM – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9/2016 masih menimbulkan perdebatan. Peraturan ini dinilai tidak adil dalam pencalonan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Dalam PKPU tersebut, hanya kepala daerah saja yang diperbolehkan mengajukan cuti. Sementara di luar kepala derah harus bersedia mengundurkan diri.

a�?Saya kira perlu ditinjau kembali PKPU 9/2016,a�? kata dosen Tata Negara Hukum Universitas Mataram Prof Gatot Dwi Hendro usai menjadi narasumber dalam Dialog Publik KPU NTB di Madani Hotel, kemarin(21/12).

Menurut Gatot, pejabat publik tidak hanya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Tapi juga termasuk DPR, DPD, dan DPRD. Wajar jika kalangan legislatif merasa terganggu rasa keadilannya. Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak mendapat keadilan, bisa melakukan peninjauan kembali.

a�?Ajukan judicial review,a�?sarannya.

Secara pribadi, ia juga tidak sepakat jika hanya satu pihak yang diberikan kemudahan. Sementara pihak lain harus mengambil risiko lebih besar. Bila ini dibiarkan, lanjutnya, maka akan berdampak pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seluruh daerah.

Pilkada akan dijadikan ajang coba-coba bagi kepala daerah untuk maju. Karena ketika maju namun kalah masih bisa memperoleh jabatannya kembali. Dampak lebih luas adalah tidak adanya pembelajaran demokrasi di masyarakat.

a�?Mengundurkan diri lebih baik semuanya agar tidak main-main kalau mau maju,a�? pungkasnya. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka