Ketik disini

Metropolis

Jangan Sampai Tak Bertaring!

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB diminta untuk benar-benar mengeksekusiA� Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan TKI. Jangan sampai aturan tersebut hanya menjadi regulasi yang tidak bertaring.

Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB M HNS Kasdiono mengatakan, meski Perda tersebut merupakan hak inisiatif dewan, tapi hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk tidak melaksanakannya secara optimal. SKPD terkait harus benar-benar serius melaksanakannya. a�?Aturannya sudah sangat lengkap tinggal dilaksanakan,a�? kata politisi Demokrat ini.

Apalagi beberapa waktu lalu Pemprov NTB mendapat penghargaan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai salah satu daerah yang melakukan perlindungan WNI terbaik di Indonesia. Penghargaan itu menurutnya harus menjadi motivasi untuk lebih bekerja keras, memberikan perlindungan terhadap warga yang bekerja bekerja di luar negeri.

Kata dia, kasus TKI bermasalah di luar negeri menurutnya merupakan masalah klasik. Masalah ini harus terus mendapat penanganan serius tanpa kenal kata selesai. Pemerintah daerah tidak mungkin mengintervensi hukum di negara lain untuk memberikan perlindungan. Maka yang yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah calon TKI berangkat secara ilegal. “Untuk itu, pemerintah harus memberikan pelayanan yang lebih baik agar mereka bekerja secara resmi,” tegas mantan Ketua Umum KONI NTB itu.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB H Wildan mengatakan, penghargaan yang didapatkan dari Kemenlu akan dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik. Pemprov juga pasti akan menerapkan Perda yang telah dibuat untuk melindungi para TKI asal NTB. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka