Ketik disini

Headline Metropolis

Nama-Nama Ini Diklaim Aman

Bagikan

MATARAM – Arah pergerakan mutasi Pemkot Mataram makin jelas! Nama-nama yang bakal bergeser makin terang benderang.

“Patokannya surat perintah tugas itu,a�? kata sumber internal Pemkot Mataram pada Lombok Post, kemarin(22/12).

Para pejabat yang sudah mendapat surat perintah tugas layaknya Plt yang memimpin satu SKPD baru diyakini tinggal disahkan secara resmi saat mutasi mendatang. Dari posisi yang kini mereka Plt-kan, diyakini perubahan tak akan jauh terjadi.

“Kecuali lobi-lobi yang masih terjadi sampai sekarang itu berhasil dan merubah banyak peta,a�? ujarnya.

Sebagai contoh H Sudenom yang kini memimpin Dikpora Kota Mataram. Berdasar Surat Perintah Tugas yang diterimanya, ia memimpin dua SKPD baru. SKPD tersebut adalah dua dinas yang merupakan pecahan dikpora. Masing-masing Dinas Pendidikan Kota Mataram dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.

“Ya tinggal pilih salah satu, tapi kemungkinan besar pak Sudenom di Dinas Pendidikan,a�? beber sumber itu.

Mengapa demikian? Alasannya sederhana. Jika dibandingkan dua dinas tersebut akan nyata jawabannya. Dinas Pendidikan bertipe A, sedangkan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga bertipe B.

Ya, para pejabat diyakini akan mengupayakan posisi di dinas dengan tipe tertinggi. Secara sederhana pembagian tipe berarti pembagian kewenangan. a�?Makin tinggi tipenya, uang yang diurus makin besar, simpelnya begitu,a�? jelasnya.

Analisa lebih mudah dapat dilakukan pada pejabat yang menempati satu posisi saja. Misalnya HM Kemal Islam, Kadis PertamananA�A� yang menjabat Plt di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Atau juga Mahmuddin Tura, Kadis PU yang menjabat Plt di Dinas PU dan Penataan Ruang.

Ada pula Hj Tasnim Sastiani, Kepala BP4K yang menjabat Plt di Dinas Ketahanan Pangan. Besar kemungkinan posisi itulah yang akan mereka tempati secara permanen saat mutasi mendatang.

Kini, pertarungan memperebutkan posisi lebih pada para pejabat yang belum mendapat jabatan Plt. Dapat dikatakan mereka lebih rawan terdepak. Kendati ada kemungkinan bartahan atau naik level ke instansi a�?basaha�?, tapi tak menutup kemungkinan bakal ada yang turun kasta.

Pemerhati Pemerintahan dari Lingkaran Masyarakat Madani, Akhmad Roji mengatakan, lobi dan nego bukanlah sesuatu yang haram dalam perebutan kekuasaan. Hal itu menurutnya wajar dilakukan. a�?Yang penting jangan sampai transaksional,a�? ujarnya.

Jika hal tersebut terjadi, yang dikhawatirkan adalah, kinerja si pejabat dan dinas yang dipimpinnya tak akan maksimal melayani masyarakat, termasuk juga atasan. Fokus pejabat yang memperoleh posisi dari kegiatan transaksional diyakini bakal berkutat pada upaya meraih pundi-pundi rupiah sebanyak-banyaknya.

Kepada wali kota dan wakilnya, Roji meminta agar mewaspadai titipan. Biasanya hal itu dilakukan orang-orang dekat, para pembisik, dan orang yang berkepentingan. Termasuk tim sukses yang selama ini ada di lingkaran satu kekuasaan.

Semua pihak, lanjutnya, harus dimintai pendapat, namun keputusan akhir tetap pada kepala daerah. a�?Jangan sampai ada yang tekan-tekan wali kota,a�? ujarnya.

Terkait penempatan, ia meminta agar orang terbaik yang dipilih. Kepangkatan, keilmuan, dan penguasaan bidang harus menjadi acuan. Steril dari hukum, tidak memiliki konflik kepentingan juga menjadi hal lain yang juga tak boleh dikesampingkan.

“Tak bermasalah dan taat pada wali kota juga inti lainnya,a�? katanya.

Terkait faksi atau kubu yang diisukan muncul jelang mutasi kali ini, Roji menganggap itu sebuah hal biasa yang patut dimaklumi. Bisa saja terjadi rivalitas bawah tangan antara wali kota dengan wakilnya. Namun yang harus diingat adalah, kepentingan bersama untuk Mataram.

Dia meminta dua atau bahkan lebih faksi yang ada untuk berunding dan bernegosiasi. Kesepakatan yang dulu pernah dibuat saat awal koalisi harus kembali dijadikan landasan. “Misalnya jatah pak wali di bagian ABC, pak wakil di XYZ,a�? ujarnya.

a�?Yang penting jangan saling mencurangi,a�? sambungnya.

Terlebih dengan rencana Ahyar maju menjadi NTB 1, haruslah dibangun tim yang solid dan mampu menunjukkan prestasi. Hal itu agar masyarakat luar Mataram bisa melihat keberhasilan yang dicapai.

“Sekali lagi, lobi pasti terjadi dan itu halal dalam dunia persilatan birokrasi,a�? tutupnya. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka