Ketik disini

Politika

Honor Petugas Pilkada Belum Final

Bagikan

MATARAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pertemuan. Agenda utamanya adalah membahas anggaran Pilkada NTB 2018.

a�?Kita harapkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota segera melakukan pertemuan itu,a�? kata Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansarai, Sabtu (24/12) lalu.

Menurutnya, KPU masih menunggu kesepakatan antara Gubernur dan tiga Bupati/Wali Kota yang menyelenggarakan Pilkada. Yakni Kabupaten Lobar, Lotim, dan Kota Bima. Apakah mereka menyepakati pemberian honor petugas sesuai yang ditetapkan Menteri Keuangan atau tidak. a�?Kesepakatan ini belum ada,a�? imbuhnya.

Menurutnya, untuk rasionalisasi tentu membutuhkan pembanding. Besar kecilnya honor yang diberikan bisa dibandingkan pada honor yang diberlakukan pada Pilkada 2013 lalu.

Namun, melihat nilai uang pada saat itu dan sekarang jauh berbeda, maka kemungkinan honor meningkat dibanding Pilkada 2013. a�?Yang jelas tidak lebih kecil dari yang dulu,a�? katanya.

Jika nanti honor petugas sesuai dengan apa yang ditetapkan Menteri Keuangan, maka akan ada pos-pos yang dikurangi. a�?Itulah pentingnya pembahasan,a�? ujar Aksar.

Menyinggung besaran anggaran tahap pertama, Aksar menilai tidak akan mengganggu persiapan Pilkada 2017. Pada tahap pertama dari anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp 23 miliar. Namun yang direstui TAPD NTB adalah Rp 15 miliar. Tentunya ini harus diterima KPU dengan legowo.

KPU, kata dia, akan melakukan rasionalisasi dari anggaran tersebut. Sehingga menjadi bentuk kesepakatan bersama mewujudkan efisiensi anggaran pilkada. a�?Kami akan lakukan itu (rasionalisasi, Red),a�? tandasnya. (ewi/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka