Ketik disini

Sumbawa

BTPN Didemo

Bagikan

SUMBAWA – Sekelompok massa melakukan aksi unjuk rasa ke depan kantor Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Sumbawa. Aksi ini dilakukan karena bank tersebut diduga melelang aset tanpa sepengetahuan nasabahnya.

Massa yang dikoordinir oleh Haris Munandar ini diawali dengan konvoi dari arah Labuhan Sumbawa. Sepanjang jalan, secara bergantian massa melakukan orasi. Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Di depan kantor BTPN, massa sempat hendak melakukan penyegelan. Namun, hal ini tidak diperbolehkan oleh aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Akhirnya, massa melakukan aksi bakar ban di depan kantor tersebut.

Haris Munandar dalam orasinya mengatakan, BTPN diduga melakukan pelelangan tanpa persetujuan nasabah. Menurutnya, pihak bank dinilai melakukan diskriminasi terhadap nasabah. Seharusnya, BTPN berpihak kepada rakyat. ”Ini sama dengan tindak pidana perbankan,” ujar Haris.

Sementara itu, salah seorang nasabah, Abriansyah mengaku bahwa dia adalah nasabah BTPN. Dia merupakan debitur yang mengatasnamakan istrinya, yakni Tuti Kirana. Dikatakan, bahwa pihaknya terus membayar kewajibannya hingga November lalu. Bahkan dia tetap melakukan koordinasi yang baik dengan BTPN. ”Kalian datang, selalu saya layani dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, dia meminta agar pelelangan asetnya oleh BTPN dibatalkan. Karena selama ini, pihaknya selalu kooperatif dan beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya. Meski dalam proses pembayaran angsuran tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya yakni Rp 12 juta per bulan karena dirinya mengalami sakit. Namun, Tuti tetap melakukan pembayaran dan terjadi restruktrurisasi pembayaran dari Rp 12 juta menjadi Rp 7 juta per bulan. Itu pun jumlahnya terus berkurang hingga Rp 3 juta atau Rp 2 juta per bulan karena kondisi ekonominya ikut menurun.

Setelah sekitar sejam lebih orasi di depan kantor BTPN, massa kemudian bertolak ke kantor DPRD Sumbawa untuk melakukan hearing dengan perwakilan BTPN. Hearing ini dimediasi Komisi II DPRD Sumbawa yang dipimpin Ketua Komisi II Abdul Rafiq.

Dalam hearing tersebut, pihak BPTN yang diwakili bagian marketing, Agus menjelaskan, BTPN memandang hal ini menjadi masalah besar antara bank dengan nasabahnya. Kejadian pelelangan aset Tuti Kirana juga disayangkan pihaknya. Agus menyampaikan Tuti Kirana merupakan debitur lama yang telah mengalami penambahan plafon pinjaman. Hanya saja bisnis keuangan Tuti mengalami kendala sehingga terjadi gangguan setoran. ”Pernah kami lakukan pengurangan angsuran hingga Rp 7 juta tapi ada kendala dan macet akhirnya wan prestasi. Kami juga tetap berkoordinasi dengan debitur dan ke manajer di atas. Kami tetap laporkan hal ini ke kantor pusat, Pak Ian dan Bu Tuti juga laporkan hal ini ke kantor pusat,” ungkap Agus.

Dipaparkan, bahwa rentang waktu sudah cukup lama untuk mencari solusi masalah yang dihadapi debitur tersebut. Akhirnya diberikan SP 1 hingga SP 3 dan karena aturan Bank Indonesia telah ditetapkan terjadi wan prestasi oleh debitur. Meski tetap membayar karena setoran di bawah nilai yang seharusnya disetor.

Begitu juga dengan pelelangan yang sudah melalui prosedur. Sebanyak tiga kali melakukan lelang dan selalu disampaikan pemberitahuan kepada debitur. Karena terjadi wan prestasi atau kredit macet, pihaknya mengajukan lelang aset milik debitur yang diagunkan ke BTPN melalui balai lelang negara.

Setelah mendengar pemaparan para pihak, akhirnya disepakati bahwa pihak BTPN akan menyampaikan aspirasi debitur untuk membatalkan pelelangan tersebut. Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Abdul Rafiq menerangkan bahwa debitur menganggap pelelangan tersebut sangat tidak manusiawi. Di sini, Komisi II hanya menjadi fasilitator dan melihat dari sisi kemanusiaan.

”Ini agunannya sudah terjual, itu juga harus dipertimbangkan terhadap pembelinya. Tapi kami minta ruang apa yang menjadi aset agunan tersebut bisa dikembalikan. Tehnisnya kita tidak tahu dan diserahkan ke bank,” kata Rafiq.

Dia menambahkan, Komisi II memberikan waktu selama dua minggu kepada pihak BTPN untuk berkoordinasi ke kantor regional atau pusatnya. Agar ada solusi dan kehadiran BPTN di Sumbawa bukan hanya untuk profit oriented semata, tapi mampu melindungi masyarakat Sumbawa. (run/r 4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka