Ketik disini

Headline Metropolis

Pemprov NTB Kian Melorot

Bagikan

MATARAM – Semangat keterbukaan informasi Pemprov NTB melempem. Hal ini terbukti dengan semakin melorotnya peringkat keterbukaaan informasi publik yang jatuh ke posisi sembilan. Jika tidak segera berbenah, maka NTB bisa terdegradasi atau keluar dari 10 besar. a�?Jika tidak masuk 10 besar tidak akan dinilai lagi,a�? kata Ketua Komisi Informasi (KI) Ajeng Roslinda Motimori, dalam acara Anugerah Badan Publik Informatif di Hotel Lombok Raya, kemarin (27/12).

Ajeng mengungkapkan, tingkat kepatuhan SKPD Provinsi NTB di 2016 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya hanya 20 persen badan publik yang tidak aktif, tapi sekarang 40 persen tidak aktif. Dari 45 SKPD Pemprov NTB, 50 persen atau 23 SKPD websitenya tidak aktif. Bahkan 15 SKPD tidak mengembalikan SAQ atau tidak koperatif sama sekali, termasuk Humas dan Protokol Setda NTB. a�?Atas hal ini kami tidak paham, kenapa tidak aktif,a�? tanyanya.

Ia juga menyoroti lemahnya kebijakan anggaran dalam mendukung keterbukaaan informasi. Ajeng menilai hampir 80 persen SKPD tidak serius menganggarkan pelayanan informasi. Alasan bahwa anggaran informasi dipusatkan di Humas tidak bisa diterima. Sebab ia menilai pelayanan informasi harus dianggarkan di semua badan publik yang menggunakan uang rakyat. Jangan sampai Pemprov NTB kalah sama desa. Pemerintah desa sekarang justru lebih giat membangun keterbukaan informasi. Mereka sudah sadar keterbukaaan informasi sangat membantu dalam menciptakan transparansi. Sekaligus menjadi jalan keluar mengatasi konflik yang selama ini terjadi. Sehingga pemerintah desa sangat antusias mengaktifkan websitenya. a�?Kalau kepala desa saja komitmennya sudah kuat lalu kenapa kepala SKPD tidak, itu patut dipertanyakan, ada apa,a�? tanyanya lagi.

Bagi Ajeng, kuatnya komitmen pimpinan SKPD sangat berpengaruh. Tapi yang terjadi selama ini komitmenA� pimpinan lemah sehingga NTB kini melorot ke peringkat ke sembilan secara nasional. Di mana tahun 2014 NTB berada di nomor satu, tahun 2015 di posisi empat dan 2016 di posisi sembilan.

Ajeng mengatakan, yang menilai hal ini adalah KI pusat. Mereka akan terus mengecek websitenya, tapi kenyataanya 50 persen situs SKPD tidak aktif. a�?Kalau setengahnya tidak aktif bagaimana mau juara, masuk 10 besar pun masih beruntung dari 33 provinsi,a�? katanya.

Tahun 2016 juara satu adalah Provinsi Aceh. Kemudian disusul Kalimatan Timur dan Sumatera Selatan. Provinsi-provinsi ini selalu di tiga besar, tidak naik begitu saja karena mereka konsisten. Berbeda dengan Provinsi NTB yang terus melorot, dari juara satu, posisi empat dan kini di urutan kesembilan.

Dalam acara Anugerah Badan Publik Informatif, KI NTB memberikan penghargaan kepada empat SKPD terbaik yakni RSJ Mutiara Sukma, Bappeda NTB, Dishubkominfo NTB, dan Diskoperindag NTB.

Ajeng Roslinda Motimori mengatakan, selain memberikan penghargaan, KI NTB memberikan beberapa catatan penting yangA� perlu menjadi perhatian semua pihak. Diantaranya, nilai tingkat keterbukaan informasi publik tahun 2016 mengalami penurunan dari 66,5600 di 2015A� turun menjadi 57,6427 saat ini. Secara keseluruhan, kualifikasi keterbukaaan informasi publik di NTB masih kurang informatif.

Komitmen untuk mengumumkan informasi masih rendah, ditandai dengan 22 badan publik yang belum memiliki website dan dua lainnya websitenya tidak aktif. Publikasi anggaran dan laporan keuangan masih rendah. Dari 86 badan publik 57 badan publik atau 66 persen tidak mengumumkan anggaran dan laporan keuangannya.

Selain itu, tingkat partisipasi dalam evaluasi hanya 56,97 persen. Dari 86 badan publik hanya 49 yang berpartisipasi mengembalikan SAQ tepat waktu.

KI juga mencatat, penyediaan informasi belum dilakukan di satu ruangan khusus Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pelayanan InformasiA� belum dilakukan secara optimal seperti penyediaan ruangan, SDM, anggaran dan sarana prasarana belum memadai. a�?Pengelolaan informasi dan pendokumentasian masih manual dan belum dilakukan secara baik,a�? kata Ajeng.

Berdasarkan temuan tersebut, KI menyampaikan beberapa rekomendasi. Diantaranya, memperkuat koordinasi antar PPID di internal SKPD, PPID kabupaten/kota dan PPID Provinsi NTB. Bimbingan teknis dan supervisi kepada PPID perlu ditingkatkan dalam implementasi UU KIP, dan secara khusus terkaitA� pemahaman pada instrumen monev. Dan perlunya diselenggarakan forum evaluasi secara mendalam kepada pimpinan SKPD terkait komitmen implementasi UU KIP. Perlu peningkatan alokasi anggaran dan pengadaan sarana dan prasarana PPID di masing-masing SKPD.

a�?Perbaikan sistem pelayanan pengelolaan dan pendokumentasian informasi antara lain menggunakan teknologi informasi dan pendekatan papperless,a�? serunya.

Ajeng berharap hasil evaluasi dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU KIP. Laporan ini adalah cermin bagi badan publik, khususnya PPID untuk memperbaiki teknis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik. Jika perbaikan dilakukan sesuai dengan temuan dan rekomendasi, maka dapat dipastikan implementasi UU KIP di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

Terkait hal ini, Sekda NTB H Rosiady Sayuti meminta agar semua websitenya SKPD dihidupkan kembali. Jika pola penganggaran terpusat di Humas menjadi kendala maka ke depan bisa diubah agar pelayanan informasi lebih baik dan peringkat NTB kembali naik.

Menurutnya, anugerah ini adalah sebuah pengakuan bahwa pemerintah telah bekerja, dan ini adalah salah satu instrumen yang sangat strategis untuk memacu pemerintah agar bekerja lebih baik. a�?Jadi penghargaan bukan untuk gagah-gagahan,a�? ujarnya. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka