Ketik disini

Headline Praya

Tanah Pecatu Desa Janapria Dijual?

Bagikan

PRAYA – Berkurangnya luas tanah pecatu Desa Janapria, di Kecamatan Janapria Lombok Tengah (Loteng), membuat aparatur pemerintah desa setempat, turun tangan. Mereka datang mengadu ke Sekda Loteng HM Nursiah.

a�?Luas tanah pecatu desa yang semula mencapai 12,20 hektare (ha), kini menyusut menjadi 6 ha saja,a�? keluh Kepala Desa (Kades) Janapria Muhammad Nasir, kemarin (27/12) usai bertemu Sekda HM Nursiah.

Diduga, kata Nasir berkurangnya aset pemerintah desa itu, karena diperjual belikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Termasuk, ada pula yang ditukar gulingkan. Soal siapa yang terlibat, pihaknya masih menunggu pengusutan yang dilakukan Inspektorat, bagian aset Setda Loteng dan dewan.

Menurut rencana, beber Nasir pengusutan itu akan dilaksanakan pada pertengahan Januari mendatang. Ia berharap, seluruh aset pemerintah tersebut, dikembalikan seperti semula. Jika tidak, ia mengancam akan membawa permasalahan itu, ke jalur hukum.

A�a�?Tanah pecatu itu semua berada di dua lokasi, ada di Desa Sabe dan Desa Lekor,a�? katanya.

Namun, seiring perkembangan waktu, kata Nasir tanah pecatu yang dimaksud justru ada dimana-mana. Tidak saja, di Desa Sabe dan Desa Lekor, tapi ditemukan juga di Desa Janapria dan Desa Loangmaka. Hanya saja, luasnya berkurang. Diduga, tanah pecatu tersebut ditukar guling. a�?Ini sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku,a�? tegasnya.

Apalagi, lanjut Nasir keberadaan tanah pecatu di Desa Janapria itu, sudah diakui Pemkab melalui surat bupati Nomor 143/168/02, tertanggal 29 Agustus 1995 silam. Kalau pun dilakukan kebijakan tukar guling, maka luas lahannya harus sesuai aturan.

Ia pun berharap, Sekda HM Nursiah menengahi permasalahan yang terjadi di akar rumput.

a�?Kuncinya, ada ditangan Inspektorat. Kami minta Inspektorat turun saja dulu ke desa,a�? kata salah satu pemuda Desa Janapria Hamzan Halilintar, yang ikut mendampingi kades.

Jika ditemukan dugaan penyimpangan keuangan atau kebijakan, pihaknya akan membawa kasus itu ke ranah pidana. Siapa pun itu, harus bertanggungjawab, karena sudah merugikan masyarakat dan aparatur pemerintah desa. a�?Kami akan mengawal masalah ini sampai tuntas,a�? kata Hamzan.(dss/r2)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka