Ketik disini

Metropolis

Kriteria Ombudsman Membingungkan

Bagikan

MATARAM – Nilai rendah yang diterima Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram dari Ombudsman NTB disoal. Kepala BLH Kota Mataram Msaleh tak terima SKPD yang dipimpinnya mendapat nilai rendah.

“Itu cara mereka menilai bagaimana, apa dasarnya, kok bisa begitu nilainya,a�? katanya melempar tanya.

Dalam rilisnya, Ombudsman NTB menyebut kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25/2009 khusus untuk BLH memang menerima nilai yang sangat rendah.A� Tiga produk pelayanan di sana mendapat nilai yang jauh dari ekspektasi.

Rekomendasi Izin Lingkungan Wajib Amdal mendapat nilai 44,00. Rekomendasi Wakil UKP-UPL mendapat nilai 44,00 dan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup juga mendapat nilai 44,00. “Apa dia menilai berdasar kecepatan surat, ya memang prosedurnya tak bisa dipaksa cepat, mau bagaimana lagi,a�? kata Saleh.

Menurutnya ada prosedur yang harus dijalankan. Ada serangkaian pemeriksaan sebelum ketiga izin itu keluar. Jika memang surat yang diajukan tak lengkap, tentu izin tak akan bisa keluar. Sebaliknya, jika sudah lengkap pihaknya tak mungkin menghambat.

“Apa tolok ukurnya Ombudsman itu, saya juga tak pernah diberi tahu,a�? ujarnya.

Dia pribadi mengatakan tak anti kritik. Namun hingga kini ia belum tahu apa yang dinilai, bagaimana cara penilaian, danmengapa mendapat nilai buruk. Sehingga dirinya tak bisa melakukan pebaikan. “Datang ke saya saja tak pernah, tiba-tiba sudah ada di media,a�? keluhnya.

“Saya tunggu Ombudsman di kantor, silakan jelaskan apa kekurangan kami. Kalau saya disuruh ke sana, saya tidak mau,a�? tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Ombudsman NTB Ridho Rasyid mengatakan hasil yang diberikan memang secara umum dan belum rinci. Terkait cara penilaian, ada indikator kepatuhan dengan sejumlah nilai. Misalnya indikator standar pelayanan adalah yang terbesar dan terbanyak, selanjutnya ada terkait maklumat pelayanan dan sistem pelayanan publik.

“Karena kekurangan itu, nilai jadi rendah,a�? ujarnya.

Data lanjutnya selalu diberikan pada Pemkot Mataram. Contoh baik yang melakukan pembenahan adalah Bima dan Sumbawa. Penilaian lanjutnya dilakukan secara tertutup, alias tak memberi jadwal kedatangan.

“Tapi saat datang, kami memperkenalkan diri menjelaskan mau melakukan penilaian, saat itu memang tak ketemu langsung kepala BLH,a�? jelasnya.

Tak ada kewajiban menemui kepala BLH karena penilaian fokus pada pelayanan. Wawancara pihak lain di BLH lanjutnya sudah bisa mewakili hal tersebut, mulai dari eselon III bahkan IV.

Pada prinsipnya Ombudsman menurut Ridho harus mau memperbaiki diri. Penilaian bukan bermaksud menjatuhkan tapi mengarahkan prbaikan.

“Sumbawa dan Bima sudah ada niat untuk memperbaiki diri, kalau Mataram kami belum tahu, kami sudah serahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah sesuai komitmennya,a�? ujarnya. (yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka