Ketik disini

Headline Metropolis

Makmur Terdepak, Tata Ruang “Dikangkangi”

Bagikan

Tahun 2016 menjadi era baru para PNS Kota Mataram. Selain karena Aman kembali terpilih untuk kali kedua. Di tahun yang sama, para PNS memiliki satu nakhoda baru. Dialah H Effendi Eko Saswito yang dilantik sebagai Sekda Kota Mataram menggantikan HL Makmur Said.

***

Makmur yang sudah 10 tahun menduduki singgasa sekda akhirnya lengser. TerhitungA� (1/5) Makmur resmi dipindahkan Gubernur NTB HM Zainul Majdi ke Bappeda NTB.

Keputusan Gubernur NTB tentang perpindahan dan instansi PNS, yang ditandatangani Sekda Provinsi NTB H Muhammad Nur tertanggal 19 April 2016 dengan nomor suratA� 824.4/207/BKD-DIKLAT/2016 jadi dasarnya.

Makin menarik lantaran ada bumbu pertikaian yang menyeruak kala perpecahan kongsi paket Aman dengan Sekda Makmur terjadi. Tak melulu soal aturan, kedua kubu disebut-sebut berseteru memperebutkan posisi dan pengaruh di Mataram. Ujungnya, Aman yang menang dan Makmur terdepak.

Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana yang dikonfirmasi tentang hal ini usai Gotong Royong Jumat (22/4) mengatakan, setelah dikeluarkannya SK, Wali Kota Mataram juga sudah menunjuk Pelaksana tugas Harian (PLH) lantaran Makmur yang kala itu masih menjabat mengajukan cuti kerja urusan keluarga. “Karena sekda cuti,A�sudah diangkat PLH selaku pelaksana harian,” terangnya.

Kala itu H Effendi Eko Saswito yang dipilih. Dia yang sebelumnya menjabat Asisten Ekonomi dianggap paling pas menjadi PLH. Tak lama ia lantas naik menjadi PLT. Seolah sudah ditakdirkan, posisi Eko kala itu terus menguat. Bahkan ketika panitia seleksi mulai menjaring nama-nama calon sekda devinitif, namanya kembali muncul bahkan menjadi yang terkuat.

“Ada faktor senioritas dan kemampuan beliau, makanya dia dipilih,a�? katanya kala itu.

Saat seleksi benar-benar dijalankan, Eko bersaing dengan tiga kandidat lainnya. Namun namanya terus meroket menjadi kandidat terkuat hingga akhirnya dilantik sebagai Sekda Kota Mataram, (7/9) lalu. Dia yang kini resmi memimpin seluruh PNS di Mataram sudah langsung dihadapkan pada tugas berat pembangunan dengan anggaran yang serba terbatas. a�?Semua sumber yang ada akan kami maksimalkan,a�? ujar Eko pasca pelantikan.

Dengan alasan penghematan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Mataram dipangkas hingga 10 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) selama empat bulan yang mencapai Rp 88 miliar kini juga tertahan. Dengan hilangnya potensi sumber pemasukan wajib yang mencapai ratusan miliar rupiah itu, ia kini harus dihadapkan pada upaya penghematan.

Namun sesuai pesan Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, ada tiga prioritas yang harus dilakukan terlebih dulu. Pertama, jangan sampai keadaan keuangan yang seret mengorbankan kesejahteraan PNS maupun Non PNS. Program pelayanan dasar yang ditujukan pada masyarakat umum juga tak boleh dikorbankan. Program dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan harus tetap diutamakan.

Sedangkan untuk sejumlah proyek fisik yang sudah berjalan, tetap harus diselesaikan. Khusus untuk proyek-proyek bernilai kecil, wali kota meminta segera diselesaikan pembayarannya. Sedang untuk proyek besar, opsi berhutang dengan pembayaran yang dicicil hingga tahun depan bisa saja dilakukan. a�?Saya minta pak sekda langsung bekerja,a�? pesan Ahyar kala itu.

Tahun 2016 juga ditandai dengan tahunnya aneka pelanggaran. Dalam sejumlah kasus, Pemkot Mataram menunjukkan ketegasannya, namun dalam kasus lain yang sebenarnya serupa, pemerintah besutan Ahyar Mohan justru tampak loyo dan memble.

Bermula dari kasus Raperda Pertanian yang tak kunjung disahkan sehingga alih fungsi lahan terus terjadi. a�?Untuk raperda lahan pertanian sementara tak bisa rampung,a�? ujar Kabag Hukum Pemkot Mataram Mansur.

Mansur tak menampik dengan luas Mataram yang hanya 61 kilometer persegi dan penduduk 450 ribu jiwa dan terus bertambah, lahan pertanian susah dipertahankan. Keinginan pengembang untuk terus membangun, kebutuhan masyarakat akan rumah, termasuk juga keinginan dinas pertanian mempertahankan lahan sawah, termasuk kewajiban mengadakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) jelas akan saling bersinggungan.

“Kita harus lihat potret ke depan secara menyeluruh,a�? ujarnya.

Mansur menambahkan jika benar lahan sawah tersisa hendak dipertahankan sejumlah masalah krusial juga harus dicarikan solusi. Salah satunya rencana pemberian insentif agar lahan yang ada tak dijual pemiliknya, kemudian dialihfungsikan. Anggaran yang tak sedikit wajib disediakan daerah untuk itu. Jika si pemiliki benar-benar tak ingin lagi mempertahankan sawah miliknya, pemerintah tentu tak memiliki kemampuan menghalang-halangi.

Kadis Pertanian Keluatan Perikanan (PKP) Kota Mataram H Mutawalli mengatakan keberadaan pertanian adalah amanat UU. Setiap daerah tanpa terkecuali wajib berkontribusi. Dia juga menolak anggapan untuk menjadi daerah maju harus mengorbankan sawah yang tersisa.

Terkait kebutuhan pengembangan kota yang terbentur ketersediaan lahan, ia meyakini membangun vertikal menjadi solusi jangka panjang yang harus mulai dicoba. Perkantoran, pusat bisnis, sekolah, bahkan perumahan tak lagi harus dibangun di atas lahan yang luas. Cukup memanfaatkan lahan seadanya, dan memulai pembangunan ke atas. “Wajib hukumnya dipertahankan untuk anak cucu kelak,a�? tegasnya.

Banyak pihak lantas menuding ketidaksigapan pemerintah merampungkan raperda itu lebih pada tekanan pengembang yang haus untuk segera mengkonversi lahan. Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mengatakan kota ini harus beradaptasi dengan kondisi kekinian. Sebagai kota perdagangan dan jasa yang terus tumbuh dan berkembang, dia meyakini sulit untuk mewujudkan rencana mempertahankan lahan sawah abadi. a�?Sawah yang ada ini milik masyarakat,a�? katanya mengingatkan.

Jika soal perda yang tak kunjung disahkan baru sebatas asumsi dan prasangka masyarakat, maka tak demikian dengan pelanggaran yang terjadi di Cilinaya dan Lingkar Utara. Di dua tempat itu pelanggaranA� nyata terjadi.

Awal Oktober lalu sejumlah utusan pusat bahkan datang secara khusus ke Mataram karena kasus tersebut. Kasubdit Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV Kementerian Agraria dan Tata Ruang M Darmun mengatakan langkah tersebut adalah upaya pusat memberikan penguatan pada daerah. a�?Hari ini kita pasang plang di Cilinaya dan Lingkar Utara,a�? katanya (10/10) lalu.

Aktivitas perdagangan di atas kawasan drainase yang seharusnya steril itulah yang dikatakan tak bisa dibenarkan. Setelah pemasangan plang tersebut, dia berharap, pedagang-pedagang di atas saluran di Cilinaya bisa dipindahkan dengan cepat. Dia menambahkan pemerintah harus juga bertanggung jawab atas kondisi daerahnya.

“Kalau pemberi izinnya memberikan secara salah, bisa dipidana juga,a�? katanya mewanti-wanti pemkot.

Pelanggaran yang bertahun-tahun terjadi dan dibiarkan itu jelas menjadi catatan minor Pemkot Mataram. Lain Cilinaya, lain pula Lingkar Utara. Di sana, sebuah proyek pengerjaan komplek perumahan disoal karena dianggap merubah fungsi kawasan yang seharusnya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam plang yang terpasang tertulis jelas larangan mendirikan bangunan di kawasan RTH. Merujuk Perda 12/2011, aktivitas yang mengakibatkan terganggunya RTH dilarang. Dijelaskan juga pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen.

“Ada bangunan di atas bibir kali, termasuk juga rumah-rumah di dalam belum lengkap izinnya, dan itu kawasan RTH,a�? kata Kasi Opdal Bambang EYD yang turut bersama tim kala itu.

Sayangnya hingga tutup tahun Pemkot tak kunjung melakukan eksekusi pada dua jenis pelanggaran yang sudah jelas-jelas mendapat atensi pusat tersebut. Sorotan atas pelanggaran lain juga tertuju pada sempadan sungai yang kini banyak diserobot masyarakat untuk mendirikan pemukiman. Genangan yang rutin terjadi setiap kali hujan, hingga banjir besar yang terjadi penghujung tahun ini menjadi gambaran ketidakbecusan pemerintah itu.

“Memang harusnya area itu kosong dari segala aktivitas, itu ada aturannya,a�? kata Kadis PU Kota Mataram Mahmuddin Tura.

Namun 2016 bukan berarti melulu soal ketidakbecusan Pemkot Mataram. Di tahun yang sama, tim gabungan yang dikepalai Tata Kota melakukan penertiban terhadap sejumlah pengusaha yang melanggar area publik untuk parkir. Ratusan pengusaha di seluruh penjuru Mataram disurati. Mereka diperingatkan untuk segera merubah konstruksi bangunannya yang menyerobot area parkir.

Pengusaha yang umumnya memanfaatkan area parkir untuk menambah luasan lokasi berdagang dianggap menyalahi aturan. Mereka yang tak kunjung patuh lantas ditertibkan paksa. Alat berat dan personel gabungan langsung merobohkan bangunan-bangunan yang tak kunjung ditata ulang pemiliknya. a�?Kita harus tegas, tak boleh ada pelanggaran lagi,a�? kata Kadis Tata Kota Mataram HL Junaidi. (bersambung/yuk/r5)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka