Ketik disini

Metropolis

Ratusan Ribu Hektare Lahan di NTB Kritis

Bagikan

MATARAM – Lahan kritis menjadi masalah serius Provinsi NTB ke depan. Ratusan ribu hektare lahan saat ini dalam kondisi kritis akibat ekploitasi yang dilakukan manusia. Hal ini menyebabkan NTB rawan bencana banjir dan longsor.

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) NTB Hj Husnanidiaty Nurdin menyebutkan, luas kawasan hutan di Provinsi NTB seluas 1.071.722,83 hektare. Terdiri dari hutan lindung seluas 449.141,35 hektare atau 41,91 persen, hutan produksi seluas 448.946,08 hektare atau 41,89 persen, dan hutan konservasi seluas 173.636,40 hektare atau 16,20 persen.

Dari total hutan yang ada, terdapat lahan kritis seluas 578.645,97 hektare. Terdiri dari lahan yang sangat kritis sekitar 23.218,61 hektare; kritis kurang lebih 154.358,31 hektare dan agak kritis sekitar 401.069,05 hektare. Luas lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 141.375,54 ha atau sekitar 13,19 persen dari luas kawasan hutan di NTB. a�?Data ini merupakan data Citra Land Sat tahun 2013 dan akan diperbarui pada tahun 2017,a�? katanya saat menyampaikan catatan akhir tahun 2016 di Kantor Dishut NTB, kemarin (30/12).

Lahan kritis terluas berada di Kabupaten Bima yaitu seluas 161.256,53 hektare, disusul Sumbawa dengan 148.655,09 hektare, Lombok Tengah 65.620 hektare,A� Lombok Timur 47.423,33 hektare, Lombok Utara 44.364,02 hektare, Dompu 36.793,06 hektare, Sumbawa Barat 34.061,61 hektare, Lombok Barat 32.865,45 hektare, Kota Bima 6.643,71 hektare dan terakhir Kota Mataram 963,17 hektare.

Sementara lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 141.375,54 hektare. Secara berturut-turut berada di Bima 57.599,56 Ha, Sumbawa 37.848,71 Ha, Sumbawa Barat 12.393,64 Ha, Lombok Timur 9.460,20 ha, Lombok Utara 8.219 Ha, Dompu 6.822 Ha, Lombok Barat 6.740 Ha, Lombok Tengah 1.262,34 Ha, Kota Bima 1.028,82 Ha. a�?Di Kota Mataram tidak ada lahan kritis di dalam kawasan hutan,a�? katanya.

Perempuan yang akrab disapa Ibu Eny ini mengatakan, jumlah penanaman di seluruh NTB pada 2016 sekitar 9.475 Ha atau sekitar 6.6626.239 batang, baik yang dibiayai APBD maupun swadaya masyarakat. Khusus untuk wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima Tahun 2016 seluas 462 ha sama dengan 368.470 batang, Tahun 2017 direncanakan seluas 650 Ha dengan 325.000 batang.

Untuk mengurangi aksi penebangan liar, telah dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berupa penumbuhan Koperasi Wana Jaya Mandiri, Penumbuhan Kelompok Tani Olahan Mele Maju, Pengembangan Sapi dengan sistem a�?Zero Wastea�?, Pembinaan pemandu wisata, Pelatihan Okulasi, Sambung Pucuk di Wilayah Tahura Nuraksa.

Untuk kasus kehutanan, Eny menyebutkan pada kurun waktu 2011-2015 terdapat 146 kasus, dengan 55 kasus vonis. Didominasi oleh kasus pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen legalitas dan kasus penebangan hasil hutan kayu secara tidak sah.

Sertifikasi kawasan, terpantau 35 dokumen sertifikat, 14 kasus diantaranya dalam penyidikan Kejari Lotim dan 6 SK Pemberian Hak di Kabupaten Lombok Barat. Tetapi saat ini sudah dibatalkan dan penolakan penerbitan rekomendasi dalam rangka sertifikasi lahan pada 8 bidang tanah di Lombok Barat melalui klarifikasi oleh Kepala BPN Lombok Barat.

Sedangkan tahun 2016, terdapat 57 penanganan kasus. Terdiri dari kasus yang ditangani PPNS Kehutanan sebanyak 39 kasus, kepolisian 16 kasus, serta yang ditemukan dalam operasi gabungan di Sumbawa, Dompu, dan KPHL Rinjani Barat.

Sementara jumlah PNBP pada tahun 2016 sebesar Rp 3,1 miliar. Terdiri dari Dana Reboisasi Rp 2 miliar; dan PSDH sebesar Rp 1,1 miliar; khusus HHBK jenis Rotan; jumlah PSDH sebesar Rp 5,3 juta. Jumlah bagi hasil sebesar Rp 1,7 miliar yang terdiri dari DBH DR sebesar 40 persen senilai Rp 800 juta, DBH PSDH sebesar 80 persen senilai Rp 953 juta yang terbagi menjadi 16 persen, 32 persen untuk kabupaten penghasil. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka