Ketik disini

Metropolis

Dishut Serahkan Ke Proses Hukum

Bagikan

MATARAMA�– Persoalan sertifikat hak milik (SHM) di hutan lindung Sekaroh belum tuntas. Untuk itu, Kepala Dinas Kehutanan NTB Hj Husnanidiaty Nurdin menyerahkan kasus SHM hutan Sekaroh Lombok Timur kepada aparat penegak hukum. Selain itu, sesuai rekomendasi tim Pemprov NTB, ia juga meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) membatalkan sertifikat tersebut.

Ia mengatakan, sertifikat kawasan menjadi salah satu permasalahan hutan di NTB selain illegal logging. Lahan-lahan hutan mulai banyak dikapling dengan membuatkan sertifikat. Hal ini harus dibatasi agar lahan hutan tidak semakin banyak tergerus.

Dinas Kehutanan mencatat, ada 35 dokumen sertifikat di atas tanah hutan. Sebanyak 14 kasus diantaranya ditangani penyidikan Kejari Lombok Timur. Selain itu, ada 6 SK pemberian hak di Kabupaten Lombok Barat, tetapi saat ini sudah dibatalkan. Ada juga penolakan penerbitan rekomendasi dalam rangka sertifikasi lahan pada 8 bidang tanah di Lombok Barat melalui klarifikasi oleh Kepala BPN Lombok Barat.

Upaya yang dilakukan dalam sertifikat kawasan ini antara lain melakukan rapat koordinasi 69 kali pertemuan. Selain itu penyidikan oleh Kejari Lotim, pemeriksaan administratif dan lapangan oleh Irjensus, serta penempatan 70 orang satuan polisi kehutanan reaksi cepat (SPORC). a�?Terdapat enam permohonan rekomendasi yang ditolak karena berada di dalam kawasan hutan,a�? katanya.

Ia menyebutkan, jumlah yang mengajukan pemeriksaan lahan sejumlah 54 pemohon. Sedangkan yang sudah dikeluarkan rekomendasi lahan sebanyak 32 lokasi. (ili/r7)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka